Network
PR BEKASI - Pada tahun 1999, setelah Soeharto resmi mengumumkan pengunduran diri sebagai presiden Republik Indonesia, puncak kekuasaan kemudian dipegang oleh wakilnya yakni BJ Habibie.
Namun dalam kepemimpinan singkatnya, BJ Habibie dihadapkan pada persoalan Timor Leste yang ingin memisahkan diri dari Indonesia. BJ Habibie pun menyatakan kesediaannya mengadakan referendum untuk Timor Timur.
Referendum tersebut berlangsung pada 30 Agustus 1999, yang dilansir oleh Pikiranrakyat-Bekasi.com melalui situs resmi Timor Leste pada 4 September 2020
Baca Juga: Minta Bersinergi, Bawaslu Sebut Ada Empat Elemen Kunci Sukses Pilkada 2020
Setelah melalui penentuan pendapat rakyat tanggal 30 Oktober 1999, Provinsi Timor Timur berpisah dengan Indonesia dan resmi menjadi negara Timor Leste pada 20 Mei 2002.
Setelah merdeka, situasi pascaperang perlahan bisa dikendalikan dengan pelucutan senjata secara progresif dari milisi dan dimulainya pembangunan kembali rumah, sekolah, dan infrastruktur.
Xanana Gusmao, mantan pejuang kemerdekaan Timor Timur, kemudian diangkat menjadi Presiden Timor Leste pertama dan kemudian menjadi perdana menteri.
Bentuk pemerintahan di Timor Leste adalah semi-presidensial. Presiden sebagai Kepala Negara dan Perdana Menteri sebagai Kepala Pemerintahan.
Baca Juga: KPK Panggil Wali Kota Bandung Soal Korupsi Ruang Terbuka Hijau
