Network
PATRIOT BEKASI - Pemerintah Tiongkok telah menutup atau mengubah ratusan masjid di wilayah utara Ningxia dan Gansu, yang merupakan wilayah berpendudukan muslim tertinggi di Tiongkok setelah Xinjiang.
Penutupan ratusan masjid itu sebagai bagian dari upaya pemerintah yang lebih luas untuk menghentikan penyebaran agama minoritas di Tiongkok.
Kabar tersebut disampaikan oleh para pengamat di Human Rights Watch (HRW) dengan mengatakan pemerintah Tiongkok secara signifikan mengurangi jumlah masjid di wilayah otonomi Ningxia dan provinsi Gansu.
Baca Juga: MediaTek Luncurkan Dimensity 8300 untuk Ponsel Kelas Menengah, Ponsel ini Menjadi Pertama Disematkan
Sebelumnya Partai Komunis Tiongkok (PKT) telah lama mempertahankan aturan ketat terhadap agama dan etnis minoritas di Tiongkok sejak tahun 2016 ketika Xi Jinping menjadi pemimpin Tiongkok.
Sementara kecepatan dan intensitas perubahan terhadap masjid begitu meningkat cepat.
Perlu diketahui, pada bulan April 2018, Beijing mengeluarkan aturan yang menyatakan bahwa pejabat pemerintah harus mengontrol secara ketat pembangunan dan tata letak tempat kegiatan Islam (masjid) dan harus melakukan pembongkaran jika menyalahi aturan.
Dosen di Universitas Plymouth, Hannah Theaker, bersama David Stroup, dari Universitas Manchester, mengatakan penghapusan fasilitas wudhu di masjid adalah sebuah cara efektif untuk menghapus sebagai tempat ibadah, tanpa terlihat.
Menurut Theaker, sejak tahun 2020 ada sekitar 1.300 masjid di Ningxia atau sepertiga dari jumlah total yang terdaftar telah ditutup pemerintah.
