PR BEKASI - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Tasikmalaya, Jawa Barat mengatakan bahwa saat ini Kota Tasikmalaya sedang menghadapi masalah ketersediaan stok vaksin Covid-19.
Hingga saat ini, kiriman vaksin Covid-19 dari pemerintah pusat maupun Provinsi Jawa Barat sudah tidak ditemukan stok lagi sampai batas waktu yang belum bisa ditentukan.
Asep Hendra yang merupakan Kepala Bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit (P2P) mengatakan bahwa saat ini stok vaksin Covid-19 di Kota Tasikmalaya telah habis sebulan yang lalu.
"Sudah sebulan ini saja kiriman stok vaksin nihil," katanya, dikutip PikiranRakyat-Bekasi.com dari Instagram @infotasik pada Kamis, 29 Juli 2021.
Hal itulah yang menjadikannya bingung lantaran, pemerintah saat ini tengah gencar dalam melaksanakan program vaksinasi.
Tak hanya itu, Asep juga mengatakan jika stok vaksin Covid-19 untuk dosis pertama sudah tidak ada.
"Kita sebenarnya lagi galau dengan kondisi seperti ini. Di sisi lain kita disuruh percepat capaian suntik vaksin ke masyarakat, di sisi lain stok vaksin untuk dosis pertama sudah tidak ada," katanya, melanjutkan.
Ia melanjutkan, saat ini Kota Tasikmalaya hanya memiliki vaksin untuk dosis kedua.
Baca Juga: Larangan Mudik Diperpanjang, Armada Bus di Tasik Tetap Beroperasi
"Kita cuma ada stok vaksin dosis kedua yang akan kita suntikan," kata Asep, menjelaskan.
Ia menegaskan bahwa stok vaksin yang ada di Kota Tasikmalaya ini hanya untuk dosis kedua.
Ia menyampaikan bahwa sangat tidak memungkinkan jika stok vaksin yang tersedia saat ini diberikan kepada warga yang menerima vaksin dosis pertama.
"Sisa kuota vaksin ada sekarang hanya untuk dosis kedua yang akan diberikan sesuai jadwal dan telah terdistribusi di tiap Puskesmas. Sekarang kalau dipakai vaksin ke satu lagi, trus yang dosis kedua tidak diberikan, kasihan yang pertama sudah dijadwalkan," kata Asep.
Asep pun menyampaikan kebingungannya perihal perdebatan yang menyangkut antara vaksin dosis pertama dengan dosis kedua.
"Vaksin dosis kedua tak bisa dipakai untuk dosis pertama. Keinginan Pak Gubernur Jabar dan Dirjen P2P Kemenkes tak sama. Kalau P2P instruksinya tolong prioritaskan dosis kedua, jadi gak nyambung," katanya, menambahkan.***