PIKIRAN RAKYAT - Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil mengatakan penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akan difokuskan ke wilayah Bodebek (Bogor, Depok, dan Bekasi).
"Jakarta sudah disetujui maka Jabar akan samakan polanya dulu untuk kabupaten/kota yang berdekatan dengan DKI Jakarta," kata Ridwan Kamil sebagaimana dilaporkan Antara dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com.
Lebih lanjut, mantan Wali Kota Bandung tersebut mengatakan dengan disetujuinya PSBB Jakarta maka pihaknya akan segera melakukan sinkronisasi dengan Provinsi DKI Jakarta.
"Karena kan diketahui penyebaran virus corona sebanyak 70 persennya terjadi di Jabodetabek."
Baca Juga: Diburu Banyak Negara, Perusahaan Ventilator Hewan di Jepang Kebut Produksi
"Tidak bisa kalau hanya DKI Jakarta yang melakukan PSBB," kata Kang Emil sapaan akrab Ridwan Kamil.
Oleh sebab itu, pihaknya akan melakukan rapat bersama Pak Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin untuk membicarakan perihal kelanjutannya.
"Nanti disampaikan ya," katanya.
Orang nomor satu di Pemprov Jabar ini juga menyinggung tentang pembatasan jam malam.
Sebelumnya, ia sudah menginstruksikan hal tersebut ke sejumlah kabupaten/kota di Jabar. Di Kota Bekasi kebijakan tersebut sudah mulai diberlakukan.
Baca Juga: Cek Fakta: Hoaks Puncak Penyebaran Virus Corona Tanggal 4-18 April 2020
"Sudah diizinkan untuk memperketat jam malam, level kota dan kabupaten teknisnya berbeda. Kabupaten lebih luas dan jarang kegiatan. Nantinya keputusan ada di level wali kota atau bupati yang melaksanakannya," ujarnya.
Sebelumnya, Ridwan Kamil mengatakan pemprov sempat akan mengajukan PSBB kepada pemerintah pusat berdasarkan data sebagai argumentasinya atau pengajuannya berdasarkan peta persebaran virus corona.
“Jabar akan ambil keputusan berdasarkan data, termasuk PSBB itu akan kita 'exercise' berdasarkan data yang kita terima (dari daerah, red.),” kata Kang Emil, kemarin.
Baca Juga: Diduga karena Ekonomi, Pria di Cikarang Timur Akhiri Hidupnya dengan Gantung Diri
Ia mengatakan data yang tidak lengkap membuat sulit untuk pengajuan PSBB.
“Kalau datanya tidak lengkap, kita susah melengkapi argumentasi PSBB kepada pemerintah pusat,” ucapnya.***