Network
PIKIRAN RAKYAT - Pemerintah Provinsi Jawa Barat konsisten memberlakukan larangan mudik selama pandemi virus corona. Pemprov Jawa Barat juga meningkatkan pengawasan di pos-pos pemeriksaan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, larangan mudik Idulfitri 2020 tetap berlaku dan hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Mudik Idulfitri 1441 H dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.
"Kami memastikan pergerakan manusia tidak melebihi 30 persen. Kuncinya itu saja. Kedua, Peraturan Menteri Perhubungan itu melarang mudik. Saya sampaikan lagi, yang namanya mudik itu dilarang," kata Ridwan Kamil di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jumat 8 Mei 2020.
Baca Juga: Tambahan Utang Negara Rp 22,4 Triliun Diajukan, Tangani Pandemi Corona
Ridwan Kamil melaporkan, larangan mudik mampu menekan penyebaran virus corona di Jawa Barat. Saat ini, kata dia, sudah tidak ada lagi laporan penularan virus corona dari pemudik atau orang-orang yang datang dari zona merah seperti Bodebek maupun Bandung Raya.
Beberapa moda transportasi yang boleh melintasi jalan provinsi atau kabupaten/kota, kata Ridwan Kamil, hanya untuk keperluan angkutan barang.
Meski begitu, moda angkutan barang itu akan lebih dulu diperiksa petugas lapangan di pos-pos pemeriksaan.
"Kepada mereka yang harus bergerak lintas kota, lintas provinsi, membawa logistik, membawa barang-barang yang esensial, itulah esensi dari Peraturan Menteri Perhubungan," ucapnya kepada Antara.
Baca Juga: Virus Corona Ditemukan dalam Sperma, Mungkin Ditularkan Secara Seksual
"Ada pengecualian. Kalau masuk zona PSBB, di peraturannya, zona PSBB gugus tugas memperbolehkan (lewat) atau melarang. Implementasi itu karena harus disesuaikan dengan darurat kesehatan," katanya.
Sejak PSBB Tingkat Provinsi berlaku Rabu 6 Mei 2020, Pemprov Jawa Barat meningkatkan penjagaan di pos pemeriksaan PSBB sekaligus penyekatan larangan mudik.
Ada 15-25 pos pemeriksaan di tingkat Jawa Barat dan 232 titik pengecekan di tingkat kabupaten/kota.
Kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat Hery Antasari mengatakan, pemberhentian sejumlah angkutan umum darat membuat ruang gerak pemudik terbatas.
"Tidak boleh ada angkutan umum beroperasi, kecuali mereka yang internal, kawasan Bodebek dan Bandung Raya. Kalau antarkota, tidak diperbolehkan," kata Hery.
"Kendaraan pribadi, baik mobil dan motor, di berbagai titik, sudah kami koordinasikan dengan kepolisian dan dishub kabupaten/kota, untuk secara ketat menyekat dan mengembalikan apabila diindikasikan itu antarkota," katanya.***
