Network
PR BEKASI – Tak seperti pemilu pada biasanya, kini untuk melakukan pilkada di tengah pandemi virus corona disebut bisa membutuhkan anggaran berkali-kali lipat.
Hal itu diungkapkan oleh Kepala Biro Pemerintahan dan Kerjasama Sekretaris Daerah (Setda) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar), Dani Ramdan di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung Kamis, 11 Juni 2020.
Dani mencontohkan Korea Selatan berhasil melaksanakan pemilu legislatif di tengah pandemi virus corona dengan anggaran mencapai 4 kali lipat dibanding pemilu pada situasi normal.
Baca Juga: Polda Jatim Panggil Seniman Surabaya, Viral Usai Sebut Berani Hirup Mulut Pasien Covid-19
"Di kita, mepet-mepetnya bisa dua kali lipat untuk menyelenggarakan pilkada di tengah pandemi COVID-19," kata Dani seperti dikutip dari Galamedia oleh Pikiranrakyat-bekasi.com.
Menurut Dani, pilkada idealnya memang harus dilaksanakan segera, karena masa tugas kepala daerahnya sudah habis.
Terdapat sejumlah kepala daerah yang periodenya September, Januari hingga seterusnya. Pelaksanaan pilkada di Jabar pada Desember dinilai ideal untuk meminimalisasi masa tugas penjabat (Pj) bupati atau wali kota.
Baca Juga: Dinilai Tak Serius Tangani Virus Corona, Tiga Daerah di Jatim Dapat Teguran dari Pangdam V Brawijaya
"Kalau tidak dilaksanakan Desember ini, Pj bupati atau wali kota menjabatnya bisa lama, bahkan bisa 1-2 tahun. Kalau pilkada dilaksanakan Desember minimal pj bupati/wali kotanya tidak akan lama. Kalau menjabatnya sekitar 3 bulan itu normal, seperti biasa," ujarnya.
Jika Pj bertugas lama maka, khawatir akan stagnan. Hal ini lantaran masa jabatan pj tidak seperti kepala daerah definitif yakni 5 tahun.
Meskipun tugas dan wewenang pj serupa dengan kepala daerah definitif namun tidak bisa setuntas kepala daerah definitif.
Baca Juga: Jadi Hobi Baru Saat PSBB, Penjual Sepeda Alami Kenaikan Penjualan Hingga 100 Persen
Kendati demikian, lanjut Dani melaksanakan pilkada di tengah pandemi ini tentu harus diiringi dengan bagaimana cara meminimalisasi risiko penularan Covid-19. Salah satu caranya yakni dengan anggaran yang lebih banyak.
Karena menurutnya, panitia harus membeli banyak alat pelindung diri untuk petugas di lapangan. Belum lagi membeli alat atau fasilitas yang dibutuhkan seperti disinfektan, sabun cuci tangan, dan alat-alat lainnya.
Selain itu, masa kerja petugas seperti KPPS dipastikan lebih lama, bahkan jam kerjanya diperpanjang, karena TPS-nya menjadi lebih sedikit.
Baca Juga: Gunakan Radar Penembus Tanah, Arkeolog Temukan Kota Romawi Kuno Berusia 2.000 Tahun Lebih
jika tidak, TPS-nya diperbanyak hal ini lantaran harus tetap menjaga protokol kesehatan.
"Dengan kebutuhan-kebutuhan itu, pastinya dana yang dibutuhkan lebih banyak. Sebagai ilustrasi, yang sudah berhasil melaksanakan pemilu di tengah pandemi Korea Selatan. Tapi anggarannya sampai 4 kali lipat dari pemilu pada situasi normal," tutur Dani.
Ia menilai baik pemerintah pusat, provinsi, maupun kota/kabupaten yang akan menyelenggarakan pilkada, dananya sangat terbatas, karena selama ini anggaran banyak digunakan untuk penanganan Covid-19.
Baca Juga: Kenali Ciri Telur Infertil yang Bisa Dilihat Saat Masih Bertransaksi dengan Penjual
"Tapi, katanya APBN mau membantu sharing dana untuk pilkada ini. Tentunya, dananya pasti besar karena ada sekitar 300 kota/kabupaten dan 18 provinsi yang akan melaksanakan pilkada se-Indonesia," lanjutnya.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengharapkan agar pelaksanaan Pilkada di Jabar pada Desember 2020 mendatang berjalan kondusif meskipun di tengah pandemi Covid-19.
"Pilkada ini memang cukup menyita perhatian. Bukan semata karena nyoblosnya pada Desember tahun 2020 nanti, tapi proses yang harus dilakukannya sebelum pencoblosan seperti apa di tengah pandemi COVID-19 ini," kata Kang Emil, sapaan Ridwan Kamil.
Baca Juga: Bohong Soal Penelitian di Tiongkok, Profesor Harvard Hadapi Dakwaan Hukuman Penjara 5 Tahun
Oleh karena itu, kata Kang Emil, dalam waktu dekat dirinya ia akan merapatkan hal ini dengan KPU Jabar, KPU kabupaten/kota, khususnya 8 daerah yang akan menyelenyenggarakan pilkada, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkominda).
"Saya mengharapkan bagaimana di 8 daerah yang akan menyelenggarakan pilkada ini, indeks demokrasinya tinggi tapi tetap dalam melaksanakan proses pilkada ini tetep menerapkan protokol kesehatan," ucapnya.
Mantan Wali Kota Bandung ini mengatakan, rata-rata 8 daerah yang akan menyelenggarakan pilkada masuk pada level biru.
Baca Juga: Usir Petugas yang Hendak Lakukan Rapid Test, PKL Merasa Tak Adil Leluasa Jajakan Dagangannya
"Artinya kita bisa mencari cara yang aman dalam berdemokrasi tapi memperhatikan protokol kesehatan," katanya.
Seperti diketahui, 8 kabupaten/kota yang akan melaksanakan pilkada adalah Kabupaten Bandung, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Pangandaran, dan Kota Depok.***
