Network
Ia juga mengimbau kepada orang-orang yang berada di sekitar pemangku kebijakan untuk jangan mengiming-imingi petugas. Dengan melakukan hal tersebut, sama saja seperti memberikan kesempatan untuk korupsi.
Uu pun meminta agar semua pihak jeli dalam melihat kasus korupsi, jangan hanya menyalahkan dari satu pihak, yaitu pejabatnya saja.
"Tolong jangan sampai mengiming-mengiming atau memberikan peluang dan yang lainnya, karena sekalipun Bupatinya baru atau pejabatnya baru di awal tidak tahu sistem, kalau terus-terusan diberikan informasi oleh orang-orang sekitar, ya bisa saja mereka ingin melaksanakan semacam itu," tegasnya.
"Jadi jangan selalu menyalahkan para pejabat itu sendiri, tapi lingkungan pun harus memberi masukan-masukan supaya tidak terjadi hal semacam itu, bukan malah memberikan peluang," pungkasnya.
Baca Juga: AS Umumkan Hadiah Rp 142 Miliar untuk Penangkapan Pemimpin Baru ISIS
Salah satu kasus korupsi terbaru di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyeret nama mantan Sekretaris Daerah Iwa Kurniwa dan mantan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dalam megaproyek Meikarta.
KPK pun berjanji akan memperkuat sinergi dan meningkatkan efektivitas dalam pencegahan serta pemberantasan korupsi, khususnya saat ini di tengah pandemi di mana pemberian bantuan sosial yang menjadi sorotan.
"KPK telah melakukan sejumlah langkah pencegahan korupsi. Terkait pengadaan barang dan jasa, kami telah menerbitkan surat edaran sebagai rambu-rambu. Untuk mencegah potensi korupsi, kami juga melakukan kajian sistem, evaluasi, dan memberika rekomendasi untuk menghindari terjadinya korupsi," ucap Firli Bahuri saat rapat bersama Gubernur se-Indonesia pada Rabu, 24 Juni 2020.
Untuk diketahui, Ketua KPK Firli Bahuri memaparkan sepuluh wilayah yang paling banyak terjadi korupsi sepanjang 2004-2019. Berikut ini data 10 wilayah atau daerah tersebut:
Baca Juga: Tercemar Bakteri Listeria, Kementan Musnahkan Jamur Enoki dari Korsel
1. Pemerintah Pusat mencapai (359 kasus)
