Network
PIKIRAN RAKYAT – Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi turut hadir dalam undangan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Republik Indonesia (RI) di Radisson Golf & Convention Resort, Batam pada Senin, 10 Februari kemarin.
Acara tersebut merupakan penyerahan hasil evaluasi atas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pemerintah kabupaten atau kota wilayah I yang meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, Riau, Kepulauan Bangka, Belitung, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Banten, serta Jawa Barat.
Dikutip oleh Pikiran-Rakyat.com situs resmi Pemkot Bekasi, disebutkan Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi menerima hasil evaluasi tersebut dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi, Tjahyo Kumolo serta diserahkan juga berupa piagam penghargaan atas Akuntabilitasi Kinerja Tahun 2019 dengan mendapat predikat nilai B.
Baca Juga: Alasan Warga Setia Asih Ingin Desanya Berubah Status Jadi Kelurahan di Bekasi
Hal ini merupakan salah satu langkah konkret yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan reformasi birokrasi salah satunya adalah melalui pengelolaan anggaran secara efektif serta efisien, maka dari itu dilakukannya dengan menerapkan SAKIP.
Dikutip oleh Pikiran-Rakyat.com dari situs resmi Kementrian PAN RB Republik Indonesia, Tjahyo Kumolo mengatakan Implementasi SAKIP ini harus juga dirasakan langsung oleh masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan arahan Presiden pada berbagai kesempatan yang menyampaikan pemerintah harus berorientasi pada outcome, bukan lagi output.
Baca Juga: Dugaan Manipulasi Dokumen Ekspor Bubur Kayu PT Toba Pulp ke Luar Negeri
“Artinya pemerintah harus menjamin bahwa setiap rupiah yang digunakan untuk membiayai program kegiatan harus memiliki manfaat ekonomi, manfaat untuk rakyat, lebih utama untuk meningkatkan kesejahteraan,” ujar Tjahyo Kumolo.
Diketahui bahwa setiap tahun Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi RI ini melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP pada seluruh kementrian, lembaga, dan juga pemerintah daerah (Pemda).
