Network
PR BEKASI - Kabupaten Bekasi menerima penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diterima secara langsung oleh Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja. Pemkab Bekasi dinilai berhasil menerapkan Praktik Baik Keuangan Desa yang dilaksanakan oleh Desa Lambangsari.
Pemberian penghargaan juga dirangkaikan dalam kegiatan Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (ANPK) yang digelar di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta pada Rabu, 26 Agustus 2020.
Acara yang dibuka oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) di Istana Bogor tersebut, selain dihadiri langsung oleh beberapa menteri Kabinet Indonesia Maju serta Gubernur dan Bupati dan Walikota, juga disiarkan secara virtual melalui kanal YouTube KPK RI.
Baca Juga: 8 Pemuda Indonesia Buat Bangga Erdogan Usai Temukan Cadangan Gas Terbesar dalam Sejarah Turki
Bupati Bekasi didampingi Kepala Desa Lambangsari, Pipit Heryanti mengatakan, dalam upaya pencegahan dan menghindari terjadinya praktik korupsi dan penyalahgunaan dalam pengelolaan keuangan desa, Kabupaten Bekasi selalu membimbing, membina serta mengarahkan.
“Berbagai kebijakan sudah dilakukan dalam pengelolaan keuangan Desa sejak 2019 sampai saat ini adalah dengan sistem non-tunai dengan bekerja sama dengan Bank BJB,” kata Eka, dilansir Pikiranrakyat-Bekasi.com dari situs resmi Pemkab Bekasi.
Dia juga menambahkan transparansi pengelolaan keuangan desa dibuktikan dengan rencana aksi KPK melalui Korsupgah KPK Perwakilan Jabar membuat spanduk di setiap desa.
Bupati juga memaparkan, seluruh desa dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan keuangannya semua sudah berbasis Aplikasi SISKEUDES yang langsung terkoneksi ke Kemendagri.
Baca Juga: Prakiraan Cuaca untuk Wilayah Bekasi dan Sekitarnya, Kamis 27 Agustus 2020
Selain itu, Eka menerangkan bahwa sistem pengelolaan Dana Desa sudah terkoneksi dengan OMSPAM yang diawasi langsung oleh Kementerian Keuangan RI.
Pemkab Bekasi juga meningkatkan peran APIP pada Inspektorat dengan mengawasi dan mengaudit seluruh desa di Kabupaten Bekasi yang sudah dilakukan sejak Juli 2019.
Saat ini, Pemkab Bekasi juga membuka ruang pengaduan masyarakat melalui program Bekasi Nyambung Bae (BEBUNGE).
“Kami juga telah menyalurkan bantuan BLT secara non-tunai dengan membuat MoU dengan Bank BJB, serta mengembangkan sistem pengelolaan keuangan Desa dengan Internet Banking Corporate sehingga mempercepat layanan dan transparan,” ujarnya.
Baca Juga: Kejar Bebek hingga ke Tengah Sungai, Anjing Labrador Tak Bisa Kembali ke Darat
Pihaknya juga mendorong desa lainnya di Kabupaten Bekasi untuk berkompetisi dalam mengembangkan inovasi terbaik, lalu untuk selanjutnya dijadikan contoh bagi 180 desa lainnya.
Sementara itu Kepala Desa Lambangsari, Pipit Heryanti mengatakan, kepatuhan menjadi salah satu hal terpenting dalam pengelolan keuangan Desa.
Dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban peran serta masyarakat, menurutnya sangat diperlukan.
”Peran serta masyarakat juga sangat dibutuhkan. Kami melakukan transparansi dari mulai penganggaran. Kami juga ada SABER RW dan turun langsung ke masyarakat. Selanjutnya ada Musdus, kami mendengar apa yang menjadi prioritas di wilayah kami,” ungkapnya.
Baca Juga: Uniqlo Rilis Koleksi Terbaru, Cocok untuk Tetap Gaya di Saat Sibuk Menerjang
Dalam amanatnya, Presiden Jokowi mengajak jajaran pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama membangun gerakan budaya antikorupsi dengan mengedepankan pencegahan.
“Upaya pencegahan harus didahulukan, rakyat sudah ingin merasakan, Indonesia yang bebas korupsi, baik dari pemerintah dan masyarakat harus bersama-sama membangun gerakan budaya anti korupsi dengan mengedepankan pencegahan,” tegas Jokowi.***
