PR BEKASI - Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun melalukan perbincangan dengan Pengamat Politik Rocky Gerung terkait fenomena penurunan baliho Habib Rizieq Shihab atas perintah Pangdam Jaya Mayjen Dudung Abdurachman.
Rocky Gerung mengatakan, saat mendengar kata Pangdam Jaya yang terlintas pertama kali adalah toko bunga.
Seperti diketahui, atas instruksi penurunan baliho tersebut, Pangdam Jaya menerima apresiasi dari masyarakat, dengan banyaknya karangan bunga di Markas Kodam Jaya pada 23 November 2020 lalu.
Baca Juga: Di Masa Pandemi Covid-19, Kemenkes Tekankan Penanganan HIV/AIDS Tak Boleh Luput dari Perhatian
"Yang terlintas adalah toko bunga, karena Pak Dudung lah yang membuat bunga itu dipesan oleh banyak nama, tapi satu rekening, mungkin," kata Rocky Gerung, yang dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari tayangan kanal YouTube Refly Harun, Selasa, 1 Desember 2020.
Menurut hasil analisisnya, Rocky Gerung menduga ratusan karangan bunga yang diterima Pangdam Jaya itu dipesan oleh satu orang.
"Saya analisis tidak mungkin rakyat kirim bunga ke situ, karena satu bunga itu harganya Rp1.5 juta. Kalau ada 100 bunga, itu sudah Rp100 juta. Karena itu (karangan bunga) seragam, saya buat kesimpulan itu banyak bunga tapi dipesan oleh satu orang. Mudah-mudahan dibayar juga oleh orang yang sama," kata Rocky Gerung.
Baca Juga: Heboh Seruan Azan 'Hayya Alal Jihad', HNW dan Wamenag Anggap Tidak Relevan dengan Kondisi Sekarang
Meski demikian, dia mengatakan bahwa pengiriman karangan bunga itu justru merugikan banyak pedagang bunga.
"Yang penting ada bukti bunga terkirim, untuk membuktikan loyalitas. Dia menguntungkan si penyuruh, tapi merugikan tukang bunga. Karena saya dengar banyak tukang bunga yang belum dibayar," ujar Rocky Gerung.
Refly Harun lantas bertanya tentang fenomena yang akhir-akhir ini terjadi di Indonesia, di mana banyak kalangan TNI yang masih aktif tapi ikut dilibatkan dalam jabatan pemerintahan.
Baca Juga: Diperiksa Hari Ini, Polda Metro Jaya Akan Tunggu Batang Hidung Habib Rizieq hingga Malam Hari
Menurut Rocky Gerung, fenomena tersebut bukan lagi sekedar dwifungsi TNI, tapi juga multi fungsi TNI. Contohnya tindakan menurunkan baliho, TNI aktif jadi komisaris, jadi Satgas, dan lain sebagainya.
"Jadi rezim ini gak punya harga diri, untuk mengangap rezim ini kuat, karena dilindungi oleh demokrasi. Jadi kalau masih mengundang tentara ke Istana, itu artinya rezimnya rapuh. Tanda rezim rapuh itu mengajak ulang TNI masuk ke dalam kekuasaan," kata Rocky Gerung.
Menurutnya, saat ini sangat terlihat sekali bahwa rezim tidak mengerti bahwa demokrasi ada untuk memastikan supaya civilian values atau nilai-nilai sipil bisa tumbuh di mana-mana.
Baca Juga: Masih Misteri, Pejabat Senior Iran Curigai Kelompok Oposisi Terlibat dalam Pembunuhan Fakhrizadeh
"Bahkan orang sipil itu sudah belaga tentara. Salah satu cirinya apel siaga, diberikan seragam segala macam. Sesuatu yang buruk yang diamati oleh dunia internasional. Itulah mengapa indeks demokrasi kita diturunkan di dalam banyak skala dunia," tutur Rocky Gerung.
Refly Harun lantas bertanya apakah mungkin intruksi Pangdam Jaya itu murni inisiatifnya sendiri. Karena hingga saat ini tak ada pihak yang mengaku memberi perintah pada Pangdam Jaya.
Menurut Rocky hal itu sangat tidak mungkin terjadi di dalam dunia kemiliteran.
Baca Juga: Dokter Kecantikan Ungkap Pentingnya Penggunaan Serum, Salah Satunya untuk Hindari Dampak Penuaan
"Gak ada yang independen di dalam tentara. Tentara itu diatur oleh prinsip ketetatan komando. Tidak mungkin Dudung mengambil inisiatif tanpa membaca bahasa tubuh Presiden Jokowi, tanpa mengendus psikologi Istana," ucap Rocky Gerung.
Menurutnya, inisiatif Pangdam Jaya itu timbul, karena dirinya beranggapan tindakannya akan dilindungi oleh pihak Istana.
"Jadi saya kira Pak Dudung itu sebetulnya dengan kemampuan intuisi, dia menganggap dia akan di-protect oleh Istana. Karena semua orang tahu Habib Rizieq itu beroposisi dengan Istana. Kalau dia menanam jasa berpotensi untuk mendapat hadiah," kata Rocky Gerung.
Baca Juga: Syarat dan Cara Pendaftaran Antrean Online Perpanjang dan Pembuatan SIM Baru di Polres Metro Bekasi
Apalagi menurutnya, sampai sekarang Presiden Jokowi juga tidak pernah mengklarifikasi tentang peristiwa penurunan baliho itu.
"Jadi orang menganggap bahwa presiden diam-diam dapat keuntungan dari penurunan baliho. Jadi tidak direncanakan, tapi hasilnya dinikmati. Saya kira Dudung mengirim sinyal ke Istana melalui penurunan baliho karena menganggap Istana butuh sinyal itu." kata Rocky Gerung.***