PR BEKASI – Para pemimpin kemerdekaan Papua Barat pada Selasa, 1 Desember 2020 telah mendeklarasikan kemerdekaannya.
Kemerdekaan tersebut dideklarasikan oleh Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP) untuk mendeklarasikan pemerintahan sementara dan menominasikan Benny Wenda sebagai presiden.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, Sukamta meminta pemerintah Indonesia tidak menganggap remeh terkait perkembangan terkini di Papua Barat. Ia tidak ingin kasus Papua Barat itu seperti Timor-Timur.
Baca Juga: Ansor Minta Banser Jaga Rumah Ibunda Mahfud MD, Gus Yaqut: Ini Tugas Utama Kader Lindungi Tokoh NU
"Jangan anggap remeh perkembangan ini, kita tidak ingin Papua berakhir seperti Timor-Timur. Kasus penembakan dan serangan terhadap aparat serta masyarakat sipil yang masih terus terjadi, menunjukkan situasi di Papua belum stabil," kata Sukamta saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu, 2 November 2020, seperti dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Antara.
Menurut dia, perkembangan situasi di Papua tersebut perlu disikapi secara serius oleh pemerintah karena dalam menangani permasalahan Papua yang berlarut-larut, perlu dengan pendekatan yang komprehensif.
Sukamta mengutip hasil penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang menyebutkan masih ada empat akar masalah yang hingga saat ini masih dijumpai di Papua.
"Keempat akar masalah tersebut adalah diskriminasi dan rasialisme, pembangunan di Papua yang belum mengangkat kesejahteraan, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) serta soal status dan sejarah politik Papua," ujarnya.
Baca Juga: Bicara Soal Korupsi, Sujiwo Tejo: Mau ICW Didobelin Sampai Seribu, Jalan Tikusnya Akan Selalu Ada
Dia mengatakan, otonomi khusus (otsus) yang sudah berjalan hampir 20 tahun tetapi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua masih tertinggal dari daerah lain, padahal sudah puluhan triliun anggaran disalurkan.
Sukamta mengatakan, beberapa waktu lalu muncul pemberitaan terkait perusahaan sawit yang mengelola puluhan ribu hektare lahan yang berdampak hilangnya hak ulayat warga Papua, itu menunjukkan tanah Papua selama ini hanya jadi lahan eksploitasi, pembangunan belum tuntas memanusiakan manusia.
Karena itu dia meminta Pemerintah untuk segera menyatukan berbagai desk Papua di berbagai kementerian dalam satu koordinasi di bawah Presiden secara langsung.
"Ini perlu segera dilakukan supaya koordinasi penanganan Papua bisa dilakukan secara lebih komprehensif dan supaya rakyat Papua betul-betul merasakan pembangunan bukan hanya segelintir orang yang menjadi pejabat atau pendatang," katanya.
Baca Juga: Jasad Perempuan Ditemukan dalam Koper di Arab Saudi, Polisi: Benar Ia Warga Tangerang
Politisi PKS itu mengatakan, saat ini yang masih diutamakan di Papua adalah pendekatan keamanan, itu penting namun soal kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, dan penumbuhan ekonomi rakyat juga tidak kalah penting.
Dia menilai pelibatan warga Papua dalam proses pembangunan juga mutlak dilakukan dan dirinya yakin mayoritas warga Papua tetap ingin bersama NKRI.
"Sekarang tinggal bagaimana pemerintah sungguh-sungguh mengatasi akar masalah yang ada, ini yang akan pengaruhi masa depan Papua," ujarnya.
Akan tetapi, hingga saat ini belum ada tanggapan apapun dari pihak Pemerintah Indonesia terkait deklarasi kemerdekaan Papua Barat.***