Network
PR BEKASI – Pada Selasa, 1 Desember 2020 kemarin, Gerakan Persatuan Kemerdekaan Papua Barat (ULMWP) mendeklarasikan kemerdekaannya. Bahkan ULMWP telah mengangkat Benny Wenda sebagai Presiden sementara Papua Barat.
Meski deklarasi sepihak itu baru dilakukan ULMWP kemarin. Namun, nyatanya keinginan sebagian warga Papua untuk melepaskan diri dari NKRI telah lama ada. Bahkan dapat ditelusuri hingga tahun 1961.
Keinginan sebagian warga Papua untuk merdeka pernah kembali muncul ke permukaan dengan munculnya Organisasi Papua Merdeka (OPM), tak lama setelah lepasnya Timor Timur (Timor Leste) pada tahun 1999 berbarengan dengan munculnya Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Aceh.
Baca Juga: Kecam Teror di Sigi, Syekh Ali Jaber: Muslim Maupun Non-muslim Berhak Rasakan Hak Aman di NKRI
Untungnya, di tengah gejolak tersebut, pemerintah berhasil mempertahankan keutuhan Republik Indonesia, semua tak terlepas dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan Presiden yang sedang menjabat kala itu, yakni Abdurrahaman Wahid atau lebih dikenal Gus Dur.
Lantas Kebijakan apa yang diambil Gus Dur, berikut kebijakan yang diambil Gus Dur seperti dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari CRCS Universitas Gajah Mada (UGM), Rabu, 2 Desember 2020.
Bukan lewat kebijakan Militer apalagi kekerasan. Berbeda dengan Presiden sebelumnya yang mengambil pendekatan keamanan/militer, dan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) walau hasilnya masih diperdebatkan oleh pendukung Kemerdekaan Papua, mereka menuding hal itu dilakukan di bawah tekanan militer.
Baca Juga: Sebelum Bertolak ke Inggris, Tim Garuda Select Dapat Dukungan dari Iwan Fals
Gus Dur berhasil merangkul kembali Aceh dan Papua lewat "Dialog dalam Kewarganegaraan Bineka" seperti yang dijelaskan Pendiri Wahid Foundation Dr Ahmad Suaedy dalam bukunya "Gus Dur, Islam Nusantara, dan Kewarganegaraan Bhineka: Penyelesaian Konflik Aceh dan Papua 1999 – 2001".
