Network
Pada 1 Desember 1999, Theys Hiyo Eluay, salah satu pemimpin Papua kembali menyerukan rakyat Papua untuk mengibarkan bendera Bintang Kejora.
Dua bulan sejak dilantik, Gus Dur segera menangani Papua dengan misi awal mengembalikan rasa percaya Papua terhadap negara sebagai cara agar Papua tak ingin lepas dengan Indonesia.
Baca Juga: Instruksikan Banser Jaga Rumah Orang Tua Mahfud MD, Ketum GP Ansor: Ini Sudah Jadi Tanggung Jawab
Lewat gesture politiknya yang mendalam pada 31 Desember 1999 ia menginap di Jayapura untuk keperluan "melihat matahari terbit pada hari pertama milenium kedua di ujung timur provinsi Indonesia".
Gus Dur malam itu menemui pemimpin adat dan agama dan perwakilan masyarakat Papua. Pada waktu itu, kelompok yang pro-otonomi dan pro-kemerdekaan relatif seimbang.
Di penghujung milenium itulah Gus Dur mengumumkan pergantian nama Irian Jaya menjadi Papua dan memperbolehkan pengibaran bendera Bintang Kejora (yang dianggap simbol separatisme di masa Orde Baru), dengan syarat posisinya di bawah bendera Merah Putih.
Baca Juga: Bima Arya Kunjungi Pak Mahfud yang Saat Ini Terbaring Sakit, Aksi Nyentriknya Buat Masyarakat Rindu
Gus Dur berpandangan bahwa bendera-bendera ini bisa diakui sebagai simbol ekspresi kultural.
Gus Dur pun melepaskan 72 tahanan Papua, mendorong RUU Otonomi Khusus Papua (Otsus) yang baru disahkan saat Presiden Megawati menjabat, tak lama setelah Gus Dur lengser dari jabatannya sebagai presiden.
Selanjutnya Dr Suaedy dalam sebuah kesempatan menyatakan persoalan Papua harus dikembalikan pada garis UU Otonomi Khusus Papua (UU Otsus), tentu saja dengan mengedepankan pendekatan dialogis, penjamin HAM, dan penghentian rasisme, agar sesuai dengan Visi yang diperjuangkan oleh Gus Dur.***
