PR BEKASI – Salah satu pertanyaan besar sebagian masyarakat terkait vaksinasi Covid-19 akhirnya terjawab.
Pertanyaan mengenai apakah pemerintah akan menggratiskan biaya vaksin bagi masyarakat dijawab oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Setelah menerima masukan dan melakukan kalkulasi ulang, Jokowi pun memutuskan untuk menggratiskan vaksin Covid-19 bagi masyarakat Indonesia.
Baca Juga: Viral, Pria Bekasi Ini Nikahi sang Istri dengan Mahar Sepasang Ikan Cupang Blue Rim Rp2.5 Juta
"Setelah menerima banyak masukan dari masyarakat dan kalkulasi ulang, hitung ulang mengenai keuangan negara, saya sampaikan vaksin Covid-19 ke masyarakat gratis," kata Jokowi pada Kamis, 17 Desember 2020 kemarin.
Lantas, sikap Jokowi tersebut mendapat tanggapan dari anggota Komisi VI DPR RI Marwan Jafar.
Ia menilai, langkah pemerintah menggratiskan vaksin Covid-19 merupakan bukti kehadiran negara dan pelaksanaan perintah konstitusi.
Baca Juga: Angkat Bicara Soal Berhentinya ILC, Karni Ilyas: Ini Bukan Kali Pertama, Sudah Beberapa Kali 'Cuti'
"Sekali lagi, menggratiskan vaksin buat rakyat ini adalah sebagai bukti kehadiran negara, representasi tanggung jawab pemerintah serta merupakan amanah dari perintah konstitusi kita," kata Marwan Jafar, dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Antara, Jumat, 18 Desember 2020.
Marwan mengeapresiasi kebijakan Jokowi yang memerintahkan kepada jajaran kabinet dan pemerintah daerah memprioritaskan program vaksinasi pada tahun anggaran 2021.
Selaku wakil rakyat, kata dia, dirinya sebelumnya telah mengingatkan perlunya vaksin Covid-19 gratis, terutama untuk masayrakat kurang mampu.
Baca Juga: Maling Gondol 2 Motor Warga Cibitung Bekasi Saat Pagi Buta, Hanya Tinggalkan Sendal di Rumah Korban
"Dua bulan yang lalu atau tepat awal Oktober 2020, saya telah beberapa kali mengingatkan betapa sangat pentingnya mulai dari tes cepat sampai vaksin Covid-19 diprioritaskan gratis buat warga masyarakat kurang mampu," ucapnya.
Hal tersebut ia sampaikan pada kesempatan rapat dengar pendapat di Komisi IV DPR dengan para Dirut PT Kimia Farma, BioFarma, Indofarma, dan Phapros, 5 Oktober 2020.
Selain itu, politisi PKB itu pun mengingatkan hal yang tidak kalah penting adalah aspek keamanan dari pemakaian vaksin terutama dari sisi ilmiah seperti harus telah melalui uji klinis tahap ketiga.
Baca Juga: Diduga Akan Ikut Demo 1812, Polisi Amankan Enam Santri yang Bawa Busur Panah
"Meskipun boleh jadi vaksin seperti telah ditunggu masyarakat dan pemerintah meyakininya sebagai semacam senjata pamungkas buat memutus mata rantai virus di masa pandemi," tuturnya.
Lebih lanjut, menurut dia, terkait transparasi data, mulai dari berapa banyak ketersediaan vaksin, bagaimana mekanisme dan distribusinya hingga siapa pemakai yang mendapat prioritas pemberian, semua itu harus dijelaskan pemerintah.
Demi kelancaran atau suksesnya vaksinasi Covid-19, arah dan arus komunikasi atau informasi dari pemerintah ke publik harus jelas dan benar agar kesimpangsiuran informasi dan kebingungan publik bisa dihindari seoptimal mungkin.***