PR BEKASI – Penyanyi sekaligus dokter Tompi memberi saran ke pemerintah terkait penanganan banjir di Kalimantan Selatan.
Pria bernama asli Teuku Adifitrian ini berharap pemerintah melibatkan orang-orang yang paham akar masalah dari bencana tersebut.
“Gue rasa ada baiknya pemerintah melibatkan orang-orang yang sepertinya cukup paham how to handle masalah-masalah begini,” kata Tompi dikutip dari Twitter @dr_tompi, Minggu, 17 Januari 2021.
Tompi memberikan contoh seperti melibatkan aktivis sekaligus jurnalis Dandhy Laksono.
Baca Juga: Semprot Fahri Hamzah Soal Khilafah di NKRI, Gus Nadir: Ealah Masih Pura-pura Polos
“Misalnya mas @Dandhy_Laksono sebagai konsultant atau bagian dari tim gerak cepat,” ujar Tompi.
Menurutnya, hal itu agar kritikan dalam penanganan bencana lebih bermanfaat dan berbuah nyata.
“Supaya kritiknya bisa lebih bermanfaat dan berbuah nyata,” tutur Tompi.
Ia menegaskan bahwa pernyataan bukanlah sebuah sindiran melainkan harapan.
“Ini serius loh harapannya. Bukan satir,” ujar Tompi.
Baca Juga: Kiwil dan Venti Figianti Terbukti Menikah dan Belum Bercerai, Rohimah Mantap Lanjutkan Gugatan Cerai
Sebelumnya Dandhy Laksono memberikan balasan terkait cuitan Presiden Jokowi Widodo (Jokowi) dalam merespons banjir Kalimantan Selatan.
Jokowi mengaku telah mendapatkan laporan dari Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) mengenai banjir yang terjadi di sana.
Jokowi pun memerintahkan jajarannya untuk segera mengirimkan bantuan seperti perahu karet.
“Saya telah mendapatkan laporan dari Gubernur Kalsel mengenai banjir di Kalimantan Selatan,” kata Jokowi dikutip dari Twitter @jokowi.
Baca Juga: Noah Centineo Kembali Bermain di Film ‘To All The Boys: Always and Forever’ Tayang Jelang Valentine
“Dan saya pun telah memerintahkan Kepala BNPB, Panglima TNI dan Kapolri untuk secepat-cepatnya mengirimkan bantuan seperti perahu karet yang sangat dibutuhkan di sana,” ucap Jokowi.
Menanggapi hal tersebut, Dandhy Laksono menilai terkait perahu karet, tim lapangan pasti paham.
“Kalau soal perahu karet, tanpa perintah presiden pun, tim lapangan paham,” kata Dandhy Laksono dikutip dari Twitter @Dandhy_Laksono, Minggu, 17 Januari 2021.
Menurutnya, kapasitas Presiden seharusnya memerintahkan evaluasi izin dan audit lingkungan di Kalimantan.
Baca Juga: Desak Kompetisi Liga 1 Kembali Digelar, Persib: Klub Profesional Sudah Seharusnya Berkompetisi
Hal tersebut perlu dilakukan agar peristiwa banjir tidak terjadi kembali.
“Porsi presiden itu memerintahkan evaluasi izin dan audit lingkungan semua sektor ekstraktif di Kalimantan, agar banjir dan asap tidak terjadi lagi,” ujar Dandhy Laksono.
Lanjutnya, ia pun menyampaikan pesan menohok bahwa semua itu mustahil diharapkan dilakukan oleh Jokowi.
“Meski semua tahu, mustahil mengharapkan ini dari Anda,” tutur Dandhy Laksono.***