PR BEKASI - Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Ruhut Sitompul turut menyoroti anjuran mengkritik pemerintah oleh Presiden Joko Widodo.
Untuk informasi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya meminta masyarakat agar terlibat aktif menyampaikan kritikannya terhadap kinerja pemerintah.
Jokowi menyampaikan anjuran tersebut dalam kesempatan Peluncuran Laporan Tahunan Ombudsman RI Tahun 2020 pada Senin, 8 Februari 2021 lalu.
Baca Juga: 10 Rekomendasi Kado di Hari Valentine untuk Pria, Dijamin Bikin Klepek-klepek dan Makin Lengket
"Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik, masukan, ataupun potensi maladministrasi," tutur Jokowi dalam kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Tidak hanya itu, Jokowi juga mengatakan bahwa kritik tersebut diperlukan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik oleh para penyelenggara pelayanan publik.
"Dan para penyelenggara pelayanan publik juga harus terus meningkatkan upaya perbaikan-perbaikan," kata Jokowi.
Baca Juga: Ucapan Menyentuh Nora Alexandra di Ulang Tahun Jerinx ke-44: Semoga Dijauhkan dari Orang Ketiga
Akan tetapi, sejumlah pihak menilai pernyataan Jokowi tersebut kontradiktif dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat dewasa ini.
Sejumlah pihak menilai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dianggap membatasi kebebasan berpendapat masyarakat di Indonesia, bahkan sampai menjerat pada kasus hukum pidana.
Selain itu, penerapan polisi cyber juga dianggap kontradiktif dengan pernyataan Jokowi, sebagaimana yang diucapkan Said Didu.
Baca Juga: Jalin Kerjasama dengan Elon Musk, Erdogan Akan Kirim Astronaut Turki ke Bulan Tahun 2023
"Pemerintah katanya butuh kritik keras, tapi saat bersamaan segera mengaktifkan polisi cyber," kata Said Didu dalam akun Twitter-nya.
Menanggapi hal tersebut, Ruhut Sitompul menanyakan di mana letak kesalahan Jokowi mengeluarkan pernyataan anjuran untuk mengkritik kinerja pemerintah.
"Presiden RI ke-7 Bapak Joko Widodo minta dikritik, di mana salahnya?," ucap Ruhut Sitompul dalam akun Twitter-nya, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com pada Kamis, 11 Februari 2021.
Baca Juga: Muhammadiyah Tetapkan 1 Ramadhan Jatuh pada 13 April 2021, Gus Nadir: Contoh Islam Berkemajuan
Ruhut menilai, adanya pihak yang sinis terhadap pernyataan anjuran mengkritik pemerintah dari Jokowi dilontarkan oleh para barisan sakit hati.
"Barisan sakit hati dan kadrun-kadrun merasa kecolongan ya," tutur Ruhut Sitompul.
Baca Juga: Tautan Situs Porno Termuat di Buku Sosiologi SMA, P2G Minta Kemendikbud Tarik dari Peredaran
Oleh karena itu, Ruhut menyampaikan pesan kepada sejumlah pihak yang sinis terhadap pernyataan Jokowi tersebut agar tidak marah.
"Jangan pada marah, acuh kalau semakin kalap. Semua apa yang dikerjakan Pak Jokowi dikatakan salah. Hati lama-lama bisa stroke gak bisa ikut Pemilu 2024." ujar Ruhut Sitompul.***