PR BEKASI - Rektor Universitas Ibnu Chaldun Musni Umar menyebut bahwa ada pihak yang ingin membuat narasi negatif terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Narasu tersebut berkaitan dengan kasus dugaan korupsi pada salah satu program kampanyenya yaitu penyediaan rumah dengan down payment (DP) 0 rupiah.
Musni Umar menjelaskan bahwa narasi tersebut menyebut bahwa program Anies Baswedan itu bukan saja memiliki DP 0 (nol) rupiah, akan tetapi realisasi terhadap program tersebut juga nol persen alias tak berjalan.
Terkait hal itu, Musni Umar dengan tegas menyampaikan bahwa narasi terkait program rumah DP 0 rupiah yang telah digulirkan tersebut adalah narasi yang konyol.
Baca Juga: Mahfud MD Sebut Jokowi Happy-happy Saja, AS Hikam: Kalau Benar, Alangkah Menyedihkan Negara Ini
Baca Juga: Tandai Hubungan Bilateral ke-70 Tahun Indonesia-Rusia, Anies Baswedan Resmikan Patung Yuri Gagarin
Baca Juga: Mulai 1 Juni 2021, Seluruh Pegawai KPK Resmi Berstatus ASN
“Ada narasi konyol yang dibangun DP Nol Hasil Nol,” ucap Musni Umar dalam cuitannya, Rabu, 10 Maret 2021.
Musni Umar menjelaskan, tujuan dibuatnya narasi terkait program rumah DP 0 rupiah tersebut adalah untuk menjatuhkan nama baik Anies Baswedan.
Ia juga menekankan bahwa narasi tersebut merupakan suatu hal yang tidak benar adanya alias hoaks.
“Tujuannya untuk jelekkan Anies. Narasi tersebut hoax,” ujarnya.
Pada cuitannya tersebut, Musni Umar turut menyertakan 3 foto bangunan bertingkat yang disebut olehnya sebagai produk dari program rumah DP 0 rupiah.
“Ini buktinya DP Nol hasilnya bangunan yang mentereng dan sangat layak huni,” ucap Musni Umar, dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari cuitan akun Twitter pribadinya @musniumar, Kamis, 11 Maret 2021.
Sebelumnya, persoalan salah satu program unggulan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta yaitu program penyediaan rumah dengan rumah DP 0 rupiah sedang hangat dipersoalkan.
Diketahui setelah terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyerahkan eksekusi kebijakan program rumah DP 0 rupiah itu kepada Sarana Jaya yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta.
Akan tetapi, beberapa waktu lalu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengindikasikan adanya dugaan korupsi pembelian tanah dalam program rumah DP 0 rupiah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta oleh BUMD DKI Jakarta tersebut.
Ditambah lagi dengan penetapan Dirut Sarana Jaya Yoory Corneles Pinontoan sebagai tersangka oleh KPK yang diduga terlibat dalam kasus korupsi pengadaan lahan tersebut.
Bukan hanya itu, Program Anies Baswedan tersebut juga turut dikritik karena realisasi program rumah DP Rp0 itu baru berjalan 0,26 persen atau 780 rumah dari target awal yang menargetkan 300.000 rumah selama lima tahun kepemimpinan.***