PR BEKASI - Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat, Yan Harahap buka suara soal pengakuan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko terkait terpilihnya dia menjadi Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat versi KLB Sibolangit.
Pasalnya Moeldoko akhirnya mengakui bahwa dia tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ingin dan terpilih menjadi Ketum Demokrat KLB.
Padahal saat itu Moeldoko memegang jabatan pemerintah di lingkaran istana, yakni sebagai Kepala Staf Kepresidenan.
Baca Juga: Sudah Daftar BLT UMKM 1,2 Juta? Ayo Cek Nama Anda Sebelum Lebaran di banpresbpum.id
Yan Harahap menegaskan, Moeldoko juga di depan para Kader Partai Demokrat KLB sempat mengakui sudah dapat restu dari Jokowi.
"Padahal kepada para kader PD (Partai Demokrat) ia menyebut sudah dapat restu," tuturnya.
Setelah mendengar pengakuan Moeldoko tersebut, Yan Harahap mengatakan bahwa Partai Demokrat langsung menanyakan kebenaran dari pernyataan Moeldoko tersebut ke Istana.
Baca Juga: Kompetisi Liga 1 dan 2 Bergulir Juli, Ini Komitmen Ketum PSSI untuk Masyarakat Indonesia
"Makanya PD berkirim surat ke presiden menanyakan hal itu," ungkapnya.
Ternyata semua itu, sambung Yan Harahap, sudah diakui oleh Moeldoko bahwa dia telah berbohong selama ini.
Dirinya pun heran mengapa saat ini Moeldoko tetap dibiarkan menjabat di Istana setelah menimbulkan kekisruhan dan secara tidak langsung menipu banyak orang dari pernyataan-pernyataannya selama ini.
Baca Juga: Gagal Berikan Kejutan untuk Wendy, Reza Arap Beberkan Harga 15 Detik Video Justin Bieber
"Akhirnya ngaku. Ternyata bohong. Kok ‘pembohong’ dibiarkan ‘bercokol’ di Istana?," ucapnya sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari akun Twitter @YanHarahap, Selasa, 4 Mei 2021.
Sebelumnya, Moeldoko mengaku dalam sebuah perbincangan dengan Presiden Jokowi pada suatu waktu, Jokowi menyebut Moeldoko punya hak politik.
Hal itu dikatakannya dalam acara Saatnya Perempuan Bicara tvOne.
Baca Juga: Ramalan Zodiak Cinta 4 Mei 2021: Sagitarius dan Libra Banyak Berantem, Capricorn Jangan Kode Terus
Moeldoko saat itu ditanya soal artikel berita di VIVA berjudul 'Moeldoko:Saya Khilaf, Saya Tak Mau Bebani Presiden'. Host dalam acara tersebut lantas bertanya kepada Moeldoko konteks pernyataannya dalam artikel tersebut.
"Dalam sebuah perbincangan dengan beliau (Jokowi), Beliau pernah mengatakan 'Pak Moeldoko punya hak politik'. Saya punya hak politik untuk melakukan sesuatu yang saya yakini benar," ucap Moeldoko dikutip dari YouTube tvOne.
Saya pikir enggak ada masalah, sepanjang saya seorang profesional yang tidak pernah terganggu oleh pekerjaan saya, oleh hal-hal yang di luar itu jangan sampai mengganggu yang saya lakukan. Selama ini saya bekerja oke-oke aja gitu. Itu jadi enggak ada masalah," sambungnya.
Namun Moeldoko menegaskan tidak pernah berbincang dengan Jokowi sebelumnya terkait Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB. Dia menjelaskan tidak pernah melapor ke Jokowi untuk minta izin maju menjadi calon ketum.
Pasalnya, ia sadar kalau hal tersebut tidak boleh dicampur aduk dengan pekerjaannya di pemerintahan. Menurutnya hal itu adalah urusan pribadi di luar pekerjaannya di pemerintahan.
"Kan gak boleh kita membebankan presiden. Kita harus membedakan antara kepentingan pribadi dengan institusi gak boleh campur aduk," katanya.
Baca Juga: OPM Ancam Serang Orang Jawa di Papua, Abdul Kadir Jailani Lihat Pesan 'Tersembunyi' untuk Indonesia
Dalam kesempatan itu, host meyakini Moeldoko yang dicari saat itu bukan mengajukan diri mau jadi calon Ketum PD KLB Sibolangit. Mantan Panglima TNI itupun menjawab kalau dia tidak mencari tapi dicari.
Moeldoko kembali ditanya oleh host siapa orang yang berani mengajaknya, namun jawaban Moeldoko mengambang.
"Sudah sampai di situ, artikan sendiri berikutnya," tutup Moeldoko.***