PR BEKASI - Polda Metro Jaya menegaskan kesiapannya untuk melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, apabila pemerintah menerapkan kebijakan tersebut.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Mohammad Fadil Imran pada wartawan, di Jakarta Pusat, Rabu, 30 Juni 2021.
Menurutnya, Polda Metro Jaya siap apabila kebijakan tersebut sudah ada instuksi dari pusat.
Baca Juga: Panduan Aktivitas Usaha Pariwisata Selama PPKM Mikro di DKI Jakarta
"Nanti kita tunggu penjelasan pemerintah pusat. Yang jelas, kita siap melaksanakan," kata Fadil Imran sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Antara Kamis, 1 Juli 2021.
Sementara Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, di tempat terpisah mengatakan, belum ada keputusan untuk melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jakarta karena masih dalam pembahasan.
Saat ini, kata dia, kebijakan yang lebih ketat dari PPKM masih dalam pembahasan oleh menteri koordinator dan menteri terkait serta para pimpinan daerah.
Baca Juga: PPKM Mikro di Jakarta Diperpanjang, Tempat Wisata Akan Ditutup Sementara
"Jadi baru dibahas, kita tunggu saja pengumuman dari Pak Menko. Detailnya saya tidak bijak kalau menyampaikan mendahului," kata Riza di Balai Kota Jakarta.
Saat ditanya kesiapannya jika nanti diputuskan di Jakarta harus dilakukan PPKM Darurat, Riza mengatakan Pemprov DKI Jakarta siap melaksanakan kebijakan yang diambil dan diputuskan oleh pemerintah pusat.
"DKI siap melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Untuk keuangan yang dibutuhkan nanti, sama-sama kita atasi dengan pemerintah pusat," kata Riza.
Riza mengatakan, rapat pembahasan kebijakan tersebut dilanjutkan Rabu 30 Juni 2021 kemarin.
Baca Juga: Diamanahi Jokowi, Menko Luhut Akhirnya Turun Tangan Jadi Koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali
Sebelumnya beredar informasi Presiden Jokowi memimpin rapat terbatas bersama jajarannya dan para gubernur.
Rapat tersebut dikabarkan membahas ihwal kemungkinan penerapan PPKM Darurat, termasuk untuk wilayah DKI Jakarta.
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan pun meminta 4 hal kepada pemerintah pusat dalam penerapan PPKM darurat nantinya.***