PR BEKASI - Direktur Eksekutif Charta Politica Indonesia Yunarto Wijaya menyindir Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal interpelasi Formula E.
Sebagai informasi, Fraksi PDI Perjuangan dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengajukan hak interpelasi perihal Formula E.
Hak interpelasi adalah hak lembaga legislatif (DPR/DPRD) untuk meminta keterangan kepada eksekutif (pemerintah) mengenai kebijakan yang dibuat.
Fraksi PDIP dan PSI di DPRD DKI Jakarta mengajukan hak interpelasi ini karena menganggap Anies Baswedan tidak transparan soal kebijakan Formula E.
Terkait hal tersebut, Yunarto Wijaya menyindir dengan satire terkait sikap Anies Baswedan menghadapi ajuan hak interpelasi Formula E.
Hal tersebut disampaikan Yunarto Wijaya dalam akun Twitter pribadinya @yunartowijaya, seperti dilihat Pikiranrakyat-Bekasi.com pada Selasa, 31 Agustus 2021.
Baca Juga: POPULER HARI INI: ISIS-K Ingin Rebut Afghanistan hingga Anies Ngotot Gelar Formula E 2022
"Saya sih percaya banget Mas Anies Baswedan akan setuju dengan interpelasi terhadap Formula E, mengingat beliau sangat transparan dan dialogis," ujarnya.
Dengan nada satire, Yunarto mengatakan bahwa Anies Baswedan tidak mungkin menghindari ajuan hak interpelasi Formula E tersebut.
"Gak mungkin Mas Anies ngumpet dari pemberian keterangan," ucapnya.
Pasalnya, lanjut Yunarto, momen ini adalah momen yang tepat bagi Anies Baswedan mengantongi dukungan.
"Ini momen beliau buat dapetin dukungan semua stakeholder. Semangat, Mas!" katanya.
Adapun lembar pengajuan hak interpelasi telah diserahkan anggota dewan perwakilan dari PSI dan PDIP kepada Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi pada Kamis, 26 Agustus 2021.
Baca Juga: Ingin Tetap Gelar Formula E di Jakarta, Anies Baswedan Keluarkan Hampir Rp1 Triliun Selama 2 Tahun
Dalam dua lembar kertas yang diserahkan, terdapat 33 tanda tangan dengan rincian 8 dari anggota Fraksi PSI dan 25 dari Fraksi PDIP.
Prasetio Edi Marsudi yang berasal dari Fraksi PDIP juga membubuhkan tanda tangannya dalam ajuan hak interpelasi tersebut.
Tanda tangan dari PSI dan PDIP akan dibahas dalam rapat Badan Musyawarah untuk menentukan waktu digelarnya rapat paripurna.
Adapun Fraksi yang menolak ajuan hak interpelasi Formula E adalah Fraksi Nasdem, Golkar, Gerindra, PKS, Pan, dan Demokrat.***