PR BEKASI - Beredar video viral yang menampilkan Bupati Banyumas Ahmad Husein memberikan pernyataan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dalam video viral itu, Bupati Banyumas menyinggung soal Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap kepala daerah.
"Kami para kepala daerah, kami semua takut dan tidak mau di-OTT. Maka kami mohon kepada KPK," katanya dalam video viral tersebut.
Bupati Banyumas meminta KPK untuk memanggil kepala daerah sebelum melakukan OTT.
"Sebelum OTT mohon kalau ditemukan kesalahan sebelum OTT kami dipanggil dulu kalau ternyata dia itu mau berubah, ya sudah lepas gitu, Pak," imbuhnya.
"Tapi kalau kemudian tidak berubah baru ditangkep, pak," sambungnya.
Baca Juga: Heboh Pernyataan Bupati Banyumas Mengenai OTT KPK, Ahmad Husein Berikan Klarifikasinya
Video itu diunggah oleh akun Instagram @lambeturah_official, dan sontak mendapat banyak kritik dari warganet.
Tak lama setelah pernyataannya viral, Bupati Banyumas memberikan klarifikasi di akun Instagram miliknya.
Namun pada Senin, 15 November 2021, klarifikasi tersebut sudah raib dari akun Instagram-nya sebagaimana dipantau PikiranRakyat-Bekasi.com.
Baca Juga: Profil dan Perjalanan Karier Politik Andi Merya Nur, Bupati Kolaka Timur yang Kena OTT KPK
Sebelumnya, Bupati Banyumas mengklaim video yang beredar merupakan cuplikan yang tidak lengkap.
"Bila melihat video ini, cuplikan tdk lengkap, mohon jangan tergesa gesa memvoinis, ada makna yg saya sampaikan," katanya dikutip dari akun Instagram @ir_achmadhusein.
Menurutnya, pernyataannya dalam diskusi itu berada pada ranah tindak pencegahan yang diadakan oleh koordinasi superivisi pencegahan.
Baca Juga: OTT Bupati Nganjuk Dikabarkan Dipimpin Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK, ICW: Konyol!
"Diskusi itu dlm ranah tindak pencegahan (diadakan oleh korsupgah - koordinasi supervisi pencegahan) bukan penindakan, yg namanya pencegahan ya kan di cegah bukan ditindak," tutur dia.
"Sebetulnya ada enam poin yg saya sampaikan, salah satunya ttg OTT. Dengan pertimbangan bahwa OTT itu menghapus dan menghilangkan kepada daerah padahal bisa jadi kepala daerah tsb punya potensi dan kemampuan untuk memajukan daerahnya," lanjutnya,
"Belum tentu dgn di OTT daerah tsb keadaan akan menjadi lebih baik. Serta yg di OTT bisa jadi baru pertama kali berbuat dan bisa jadi tdk tahu karena sering dimasa lalu kebijakan tsb aman aman saja, sehingga diteruskan," sambungnya.
Baca Juga: Bupati Nganjuk Kena OTT KPK, Diduga Berkaitan dengan Suap Jual Beli Jabatan
Dia menilai, kepala daerah yang tertangkap OTT dapat berdampak pada melambatnya kemajuan dari daerah yang dipimpin karena takut berinovasi.
Selain itu, dia beranggapan kepala daerah yang melakukan maling uang rakyat seharusnya mengembalikan kerugian negara hingga lima kali lipat.
Hal tersebut dinilainya dapat membuat kepala daerah bangkrut, sehingga tidak berbuat hal yang sama.
Baca Juga: Bupati Nganjuk Kena OTT KPK, Diduga Berkaitan dengan Suap Jual Beli Jabatan
Namun apabila kepala daerah itu kedapatan melakukan maling uang rakyat, maka KPK diperkenakan melakukan OTT.
Untuk mengakhiri klarifikasinya, Bupati Banyumas mengklaim video yang beredar tidak lengkap.
"Cuplikan videonya tdk lengkap. Kalau mau ITT nggih monggo sebab kalau KPK berkehendak bisa jadi 90% kena semua, walau kecil pasti bupati ada masalahnya," ujar dia.
Baca Juga: OTT Bupati Nganjuk Dikabarkan Dipimpin Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK, ICW: Konyol!
"Cari saja salahnya dari sebegitu banyak tanggungjawab yg diembannya mulai dari Presiden sd Kades pasti akan ditemukan salahnya walau kadarnya berbeda beda," sambungnya.
Namun hingga berita ini turun, belum ada informasi resmi mengapa klarifikasi Bupati Banyumas tersebut tiba-tiba menghilang dari akun Instagram-nya.***