PR BEKASI - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menjawab tudingan terkait dirinya yang diduga terlibat dalam bisnis PCR.
Hal itu diungkapkan Erick Thohir menyusul adanya tudingan dari beberapa pihak terkait keterlibatannya dalam bisnis tes PCR.
Erick Thohir mengatakan bahwa dirinya tidak mungkin mencari keuntungan pribadi terkait PCR bagi pelaku perjalanan.
Baca Juga: Judika Dipertemukan Erick Thohir dengan Fans Tuna Netra Bersuara Bagus, akan Bikin Singel Duet
Menurut Erick Thohir, kebijakan tes PCR bagi pelaku perjalanan diputuskan secara transparan melalui rapat terbatas yang dilakukan bersama menteri dan juga Presiden Jokowi.
"Kebijakan tes PCR bagi pengguna transportasi merupakan keputusan rapat terbatas yang dihadiri Bapak Presiden, Wakil Presiden, Menteri Kesehatan, Koordinator Penanganan PPKM darurat Jawa dan Bali, serta para menteri terkait," tutur Erick Thohir.
Menurutnya, kebijakan tersebut dilakukan secara transparan dan tidak mungkin dirinya mengatur jalannya rapat terbatas agar mendapat keuntungan terkait PCR.
Baca Juga: Greysia Polii Bertemu Materazzi di Sela Uber Cup 2021, Legenda Inter Milan Itu Sapa Erick Thohir
"... saya tidak mungkin mengatur jalannya rapat terbatas agar mendapat kebihakan yang menguntungkan pribadi saya," katanya seperti dikutip Pikiranrkyat-Bekasi.com dari Antara, Jumat, 19 November 2021.
Hal tersebut Erick Thohir jelaskan dalam webinar bertajuk 'Penanganan Pandemi Covid-19: Kontroversi Tes PCR Bisnis atau Krisis' yang digelas di Universitas Islam Indonesia (UII) di Yogyakarta, Kamis, 18 November 2021 kemarin.
Selain itu Erick Thohir mengatakan bahwa dirinya turut memberi dukungan pada awal tes PCR yang muncul pada Maret atau April 2021 untuk tes dan pelacakan pasien Covid-19 di Tanah Air.
Baca Juga: Jessica Iskandar Dilamar Vincent Verhaag, Erick Iskandar Sampaikan Pesan
Pada saat itu, lanjut Erick Thohir, dirinya mengaku belum mengerti terkait tes PCR.
"Tetapi berdasarkan hasil koordinasi dengan berbagai pihak, Kementerian BUMN memutuskan ikut membantu mengaktifkan 19 laboratorium PCR bekerja sama dengan rumah sakit BUMN dan sejumlah RS pemda," katanya menjelaskan.
Erick Thohir menjelaskan, sejak awal munculnya pandemi Covid-19, pemerintah sudah berupaya semaksimal mungkin untuk melayanai masyarakat dengan kerja kemanusiaan yang menganut recovery dan responsibility.
Kebijakan wajib PCR itu, kata dia, merupakan bagian dari serangkaian upaya tanpa henti pemerintah untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 lewat berbagai pintu yang ada.
"Kebijakan PCR sekali lagi merupakan bagian dari serangkaian upaya tanpa henti pemerintah yang diputuskan bersama-sama untuk perang melawan Covid-19 yang berlum selesai," tuturnya.***