PR BEKASI - Money politik masih menjadi perbincangan hangat di Tanah Air hingga saat ini.
Money politik dinilai sebagai bentuk praktik kekurangan.
Politisi Partai Nasdem Irma Suryani Chaniago juga ikut menanggapi hal tersebut.
Irma Suryani menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak untuk memilih dan dipilih.
Baca Juga: Bantah Tuduhan Money Politik di KLB, Darmizal: Itu Klasik dan Kuno kalau Dibahas Terus-menerus
Hal itu, lanjut Irma Suryani, sudah tercatat dalam Undang-Undang.
"Terus tolak ukurnya apa? Standarnya apa? Pantas tidak pantas dia mencalonkan dirinya apa? Itu yang pertama," kata Irma Suryani dalam acara 'Perempuan Bicara.
"Yang kedua money politik ini lebih, jadi gini mau Pilpres, mau Pileg, mau Pilkada sebenarnya kuncinya adalah regulasi," tambah dia, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari YouTuba tvOne News yang diunggah pada 17 Desember 2021.
Seperti contohnya di Pileg (Pemilihan Legislatif), Bawaslu dan KPU telah menetapkan bahwa diperbolehkan mengeluarkan uang sebesar Rp60,000.
Baca Juga: Minta Masyarakat Pilih Cakada yang Jujur dan Tak Korup, Dodit Mulyanto: Jangan yang Money Politik
Menurutnya hal itu dapat menjadi celah, seharusnya justru tidak dibolehkan sama sekali.
Dia menilai yang dapat digunakan sewajarnya hanya alat kampanye seperti kartu nama misalnya, atau kaos dan bendera partai politik.
"Nggak ada namanya 60 ribu boleh, itu malah membuat celah baru," ucap Irma Suryani, seperti diberitakan Pikiran-Rakyat.com dalam artikel berjudul "Irma Suryani: kalau Masyarakat Masih Wani Piro, Tetap akan Ada Money Politik".
Menurutnya, hal itu yang sebenarnya malah menjadi masalah, sebab itu ingin presidential threshold berapa pun tidak akan selesai jika masyarakat masih menanyakan harga.
"Ini lah yang sebenarnya menjadi masalah, makanya mau PT-nya berapa pun kalau masyarakat masih wani piro nggak akan selesai kasusnya. Masih tetap akan ada money politik mau 0 persen sekalipun," ujarnya.
Irma Suryani secara terang-terangan mengungkapkan bahwa dia ingin menjadi anggota DPR RI tidak akan maju jika tidak punya modal sebesar Rp3 miliar.
"Masyarakat nggak akan pilih kok kalau kita nggak kasih uang, itu fakta. Makanya regulasinya harus diubah," tuturnya.
Dia menegaskan apa yang disampaikannya sebagai fakta, karena dirinya pernah menjadi calon dan itu hal yang alami, sehingga yang diubah menurutnya adalah regulasi.
Baca Juga: Jabatan Komisaris BUMN Hadiah untuk Relawan Jokowi, Irma Suryani: Orang Bodoh yang Bicara Begitu
Irma Suryani menyatakan, Bawaslu sebagai pengawas Pemilu harus benar-benar menjalankan tugasnya dan berfungsi untuk mengawasi, maka hal ini tidak akan terjadi.*** (Aliyah Bajrie/Pikiran/Rakyat)