PIKIRAN RAKYAT - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meninjau pembangunan infrastruktur transportasi yang akan dilakukan pengembangan di Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, pada Sabtu 1 Februari 2020 lalu.
Infrastruktur transportasi yang tengah dikembangkan di salah satu pulau terluar di Indonesia tersebut yaitu Bandara Raja Haji Abdullah (RHA) dan Pelabuhan Malarko.
“Saya diamanatkan oleh Presiden untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur khususnya di daerah terluar, terpencil, tertinggal dan perbatasan (3TP) untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah di Indonesia," ujarnya seperti dikutip oleh Bekasi.Pikiran-Rakyat.com dari situs resmi Kementerian Perhubungan.
Baca Juga: Underpass Kemayoran Kembali Dilanda Banjir, Sekda Sarankan PPK Evaluasi Sistem Drainase
“Tanjung Balai Karimun adalah daerah terluar yang sangat strategis berhadapan dengan negara lain (Singapura dan Malaysia red.), oleh karenanya ini menjadi perhatian utama kami,” kata Budi.
Dalam kunjungannya tersebut, Budi menjelaskan Pelabuhan Malarko yang berada di wilayah Tanjung Balai Karimun ini akan dijadikan Pelabuhan Samudera atau pelabuhan yang dapat disinggahi kapal-kapal besar, yang memiliki fasilitas lengkap untuk tempat bongkar muat barang untuk ekspor dan impor, dan dilengkapi dengan gudang.
Lebih lanjut Menhub Budi menjelaskan, Pelabuhan Malarko yang saat ini masih dikelola oleh Kemenhub nantinya akan dikerjasamakan pengelolaanya dengan BUMD, dan swasta.
Baca Juga: ETLE untuk Sepeda Motor Mulai Diberlakukan, 167 Pelanggar Lalin Terdeteksi
Sebagai informasi saat ini Pelabuhan Malarko sudah membangun Causeway sepanjang 800x6 m2, Dermaga 110 x 10 m2, dan fasilitas lainnya.
Sementara, terkait Pembangunan Bandar Udara Raja Haji Abdullah, Budi menuturkan akan memperpanjang runway hingga 2000 meter agar pesawat Boeing 737 dapat mendarat.
Ditargetkan akhir 2021 sudah selesai dan Menhub akan melaporkannya ke Presiden Joko Widodo untuk meresmikannya.
Baca Juga: 7 WNI Batal Berangkat dari Wuhan, Tiongkok
Bandara Raja Haji Abdullah Karimun saat ini mempunyai panjang runway 1400 x 30 meter, apron 75,2 Mx 60 M dan taxiway 70 Mx15 M.
Sementara, untuk Untuk pertumbuhan penumpang setiap tahunnya naik rata-rata 15-20 persen dalam lima tahun kebelakang.
Pengembangan fasilitas di sisi udara yang akan dilakukan meliputi pembuatan turning area dan marking, lanjutan pembuatan drainase sisi udara.
Baca Juga: Pemkab Bekasi Targetkan Perbaikan 300 SD Negeri Selama Tahun 2020
Pengembangan fasilitas sisi darat meliputi perluasan dan penataan lanscape parkir terminal dan penambahan fasilitas penunjang pelayanan bandara udara juga perpanjangan runway hingga 2000 meter.
Untuk itu, Budi meminta bantuan pemerintah daerah untuk membantu menyelesaikan pembebasan lahan baik untuk pengembangan Bandara maupun Pelabuhan.
Menhub menyatakan pengembangan Bandara dan Pelabuhan ini nantinya diharapkan bisa meningkatkan perekonomian di Tanjung Balai Karimun dan sekitarnya, mengingat, Tanjung Balai Karimun merupakan salah satu Kawasan Bebas Perdagangan.
Baca Juga: KJRI Guangzhou Imbau WNI Di Tiongkok Kurangi Aktivitas di Luar Ruangan
“Karimun ini mempunyai satu potensi yang besar dari industri juga pariwisata dengan penduduk 200 ribu, saya pikir dalam waktu dekat bisa menjadi 400 ribu apabila Malarko ini jadi Pelabuhan Samudera," terangnya.
“Oleh karenanya saya minta seluruh pihak seperti Pak Bupati dibantu Kapolres, Dandim dan stakeholder terkait untuk berkomitmen menjalankan ini," tuturnya.
Budi juga mengungkapkan, dibutuhkan biaya sekitar 200 Miliar untuk pembangunan Pelabuhan dan 100 Miliar untuk Pembangunan Bandara. Untuk pelabuhan pembiayaan akan dikerjasamakan dengan Pemerintah Daerah dan Swasta.
Baca Juga: Bocah SD Ditemukan Tewas di Belakang SPBU usai Dilaporkan Terbawa Arus Kali Bekasi
Saat ini baru ada penerbangan oleh maskapai Susi Air dengan rute eksisting Tg. Balai Karimun Pekan Baru dan Tanjung Balai Karimun.***