PR BEKASI - DPR RI melalui Rapat Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara, telah menyepakati RUU IKN menjadi UU Ibu Kota Negara (IKN).
Pengesahan tersebut dilakukan dalam Sidang Paripurna DPR RI, Selasa, 18 Januari 2022, dengan dihadiri sejumlah menteri.
Salah satu menteri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, menjelaskan rencana pemindahan ibu kota baru Nusantara di Kalimantan Timur.
Baca Juga: Jadwal Vaksin Booster Covid-19 di Kota Bekasi Besok, Rabu 19 Januari 2022
Nantinya. kebijakan tersebut berpedoman terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Ibu Kota Negara (RUU IKN) yang sudah disahkan menjadi UU IKN, dan juga UUD 1945.
Kemajuan dalam upaya pemindahan ibu kota negara ini menuai pro dan kontra.
Salah satu tokoh yang bersuara ialah nakes yang kerap mengkritik pemerintahan.
Baca Juga: Sebagai Wakil Rakyat, Krisdayanti Mendapat Nasihat dari Mamah Dedeh: Pesannya Banyak
Ketua Dokter Indonesia Bersatu, Dr Eva Sri Diana Chaniago, menyebut rencana pemindahan ibu kota negara tidak mendesak.
“Korban PHK hrs urus BPJS sendiri krn tdk lg ditanggung tempat kerja,akhirnya byk yg mati BPJSnya
Rakyat jatuh miskin nda bisa lanjut BPJS krn nda punya uang,” katanya, melalui akun Twitter @__Sridiana_3va dikutip PikiranRakyat-Bekasi.com, Selasa, 18 Januari 2022.
Baca Juga: Erick Thohir Ungkap Alasan Jadikan Akhlak sebagai Identitas Utama BUMN
Kasus-kasus orang kesulitan berobat pakai BPJS Kesehatan ini, diakui dokter Eva, marak selama pandemi Covid-19.
“Harusnya negara fokus bantu rakyat miskin dulu,bukan ibukota baru yg nda urgennya,” kata dia lagi.
Sementara itu, tokoh lainnya, Rocky Gerung, menyebutkan lantang IKN ini ambisi pribadi Jokowi.
"Ya sudah, publik sudah menganggap kalau itu ambisi Presiden. Kan ambisi tidak bisa ditahan karena dia punya kekuasaan,” kata Rocky Gerung, dikutip dari Pikiran-Rakyat.com.
Ia menyoroti, bahwa Jokowi ingin menorehkan sejarah, meskipun ada satu hal yang dipandang Rocky Gerung bisa menghambatnya.
“Satu-satunya yang bisa membatalkan ambisi itu adalah APBN," kata pengamat politik itu.
Jokowi akan habis masa jabatannya sebagai Presiden pada 2024 mengingat pria kelahiran Solo itu telah menjabat dua kali yang merupakan periode maksimal menurut UUD 1945.
"Jadi kita lihat bagaimana APBN berantakan lalu mangkrak. Prediksi ahli, semua melihat bahwa itu akan mangkrak," ujar Rocky Gerung.***