PR BEKASI - Politisi Partai Gelora, Fahri Hamzah, menjelaskan mengapa anggota dewan kerap tidak bersuara ketika ada sebuah isu di masyarakat.
Menurut Fahri Hamzah, alasan anggota dewan tidak lantang menyuarakan pendapatnya karena acap kali ada instruksi dari ketua umum partai politik mereka.
Fahri Hamzah mengatakan ada masalah di dalam sistem partai politik di Indonesia, yang mana menganggap anggota dewan sebagai hak miliknya.
"Ada problem dalam sistemnya di mana partai Politik itu menganggap anggota dewan itu sebagai hak miliknya," katanya.
Baca Juga: Warna Peruntungan di Hari Valentine yang Harus Anda Pakai, Berdasarkan Tanggal Lahir
"Monoloyalitas, petugas partai, itu semua kosakata dalam negara komunis sebenarnya itu," tutur mantan kader PKS ini.
Komedian, Mamat Alkatiri lantas mengatakan, bahwa Presiden, Joko Widodo (Jokowi) pun disebut sebagai petugas partai.
Fahri menegaskan kalau tindakan seperti sebenarnya tidak diperbolehkan karena tanpa rakyat seorang presiden bukan siapa-siapa.
"Itu nggak boleh sebenarnya, tanpa rakyat dia bukan siapa-siapa, yang memberikan mandat dan kekuatan kepada dia rakyat," ujarnya.
Baca Juga: Fakta Professor X Hadir di Trailer Doctor Strange 2, Patrick Stewart atau James McAvoy?
Dia menyampaikan bahwa yang memberikan gaji serta fasilitas kepada presiden adalah rakyat.
Karena itu, dia berpendapat bahwa bau partai politik di ruang publik seharusnya sudah dihilangkan.
"Makin lama makin hilang, kalau di dalam komunis, iya, bau partai itu kental sekali," tuturnya, sebagaimana dikutip PikiranRakyat-Bekasi.com dari kanal YouTube HAS Creative.
Dia menyatakan menjabat adalah dengan menjadi ketua partai, dan jika seseorang itu ketua wilayah dari partai maka menjadi Gubernur.
Sedangkan jika seseorang itu ketua daerah dari partai maka akan menjadi Bupati atau Wali Kota.
Baca Juga: Bocoran One Piece 1041, Shanks Ternyata Pewaris Tahta Kosong Im Sama, Rintangan Terakhir Luffy
Namun, dia menekankan hal seperti itu tidak berlaku untuk negara yang menganut sistem demokrasi.
"Setelah mencalonkan partainya mengendap lagi, pejabat publiknya yang nampil, saya milik semua orang, saya milik rakyat," ujarnya.
"Itu tradisi komunis sebenarnya, kalau dalam tradisi demokrasi partai politik hanya mencalonkan, dia kaya event organizer saja," ucapnya lagi.
Akan tetapi, sekarang ini sudah tidak terjadi hal seperti itu, malah partai politik ingin menguasai kader-kadernya.
Ini yang disebutnya menjadi alasan mengapa wakil rakyat hanya menjadi namanya saja, pada dasarnya mereka adalah wakil partai politik.
"Mereka nggak berani bersuara atas nama rakyat, hilang dia," tandas Fahri Hamzah.***