Sebut Posisi Partai Politik di Indonesia Ambigu, Fahri Hamzah: yang Jadi Korban Rakyat

14 Februari 2022, 12:55 WIB
Politisi Fahri Hamzah mengatakan ketua umum partai politik di Indonesia berpikir negara dalam sistem totaliter. /FaceBook Fahri Hamzah/

PR BEKASI - Politisi Partai Gelora, Fahri Hamzah menyampaikan bahwa bau partai politik di ruang publik sudah seharusnya dihilangkan.

Semakin lama, dikatakan Fahri Hamzah, bau partai politik semestinya makin hilang, berbeda dengan komunis yang memang 'berbau' kental.

"Dalam negara demokrasi nggak, setelah mencalonkan partainya mengendap lagi, pejabat publiknya yang nampil, saya milik semua orang, saya milik rakyat," kata Fahri Hamzah.

"Itu tradisi komunis sebenarnya, kalau dalam tradisi demokrasi partai politik hanya mencalonkan, dia kaya event organizer saja," ucapnya menambahkan.

Baca Juga: Haru Ikatan Cinta 14 Februari 2022: Usai Bikin Andin Merengek Kesakitan, Baby A Lahir Sesar?

Namun sekarang ini tidak demikian, partai politik tampak ingin menguasai kadernya, dan ini juga yang menyebabkan wakil rakyat namanya tapi pada dasarnya mereka wakil partai.

Para anggota dewan tersebut tidak berani menyuarakan pendapatnya atas nama rakyat, karena berakibat kehilangan karier.

Di sisi lain, dia menyebut kerusakan dari sistem partai politik di Indonesia saat ini bermula dari posisi partai politik dalam negara yang ambigu.

Fahri menyatakan Indonesia merupakan negara demokrasi, tetapi hampir semua pimpinan partai politik menganggap partai mereka dalam negara totaliter atau komunis.

Baca Juga: Hari Valentine, Ini 5 Rekomendasi Film Romantis Terbaik yang Bikin Baper

"Ini salahnya, dan ini yang mesti kita koreksi, kalau tidak repot Bos," tuturnya, sebagaimana dikutip PikiranRakyat-Bekasi.com dari kanal YouTube HAS Creative.

"Wali kota punya si ini, gubernurnya punya partai ini, wali kota punya partai ini, berantem," katanya menyambung.

Menurutnya, tindakan seperti itu tidak memiliki sinergi, lantaran ketua umum dari setiap partai tersebut memiliki pendapat berbeda.

"Ketua umum Wali Kota bilang ke kiri, ketua umum Gubernur bilang ke kanan, nggak ketemu. Yang jadi korban rakyat, ini nggak boleh dibiarkan," tutur Fahri Hamzah.***

Editor: Gita Pratiwi

Tags

Terkini

Terpopuler