PR BEKASI - Akan dibuka segera, dengan formasi mencapai sekitar 1 juta pengadaan CPNS dan PPPK tahun 2022, dengan syarat dan ketentuan berlaku.
Pengadaan CPNS tahun 2022 hanya dilakukan untuk PPPK, dengan beberapa pertimbangan.
Hal itu dijelaskan oleh Menkopolhukam (ad interim) Menpan RB, Mahfud MD, dalam rapat kerja (Raker) Komisi II DPR RI, Selasa, 28 Juni 2022.
Dengan total pengadaan CPNS tahun 2022 tersebut adalah 1.086.128, untuk fokus penyelesaian formasi tahun 2021 yang diselenggarakan tahun ini.
Baca Juga: 3 Zodiak yang Diprediksi Beruntung sepanjang Bulan Juli 2022
Pengadaan CPNS tahun 2022 dengan beberapa pertimbangan hanya dilakukan untuk PPPK.
Pemerintah merencanakan pengadaan sebanyak 8.941 CPNS dan 1.035.811 PPPK di tahun 2022 ini.
Fokus Pemerintah di antaranya dalam pelayanan guru dan tenaga kesehatan. Alokasi THK – II yang memenuhi syarat, penyederhanaan birokrasi, pandemi Covid-19, dan kuota gaji serta tunjangan.
Baca Juga: Yuta NCT 127 Dinyatakan Positif Covid-19, Bakal Absen di Konser Singapura
“Untuk kategori CPNS, hanya ada formasi bagi sekolah kedinasan, sedangkan PPPK diperuntukkan bagi Guru, Dosen di Kemendikbud dan Kemenag, Dokter/Nakes, serta jabatan teknis lainnya,” ujar Mahfud MD.
Raker yang dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia, mengatakan bahwa pengadaan CPNS kali ini akan mengutamakan rekrutmen ASN bagi orang Papua Asli (OPA).
Ditambahkan Doli jika hal itu tak lantas menyepelekan orang asing atau golongan bukan orang Papua.
Baca Juga: One Piece Dikabarkan Akan Tamat Lebih Awal, Berikut Penjelasan Eiichiro Oda
Hanya saja kali ini untuk pengisian formasi aparatur sipil negara (ASN) memprioritaskan orang asal Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.
Pemekaran provinsi di Papua merupakan usulan pembahasan yang telah diperjuangkan sejak 2002.
Rancangan Undang-Undang (RUU) pemekaran tiga provinsi baru di Papua, rencananya menyusul sekitar 80 persen formasi akan diisi OPA dan sisanya orang asing Papua.
RUU pemekaran yang mengatur kebutuhan rekrutmen ASN, diketahui tiga RUU itu tengah diselesaikan oleh komisi II.
Baca Juga: Breaking News: Sebuah Mobil Tertabrak Kereta di Cianjur
"RUU tiga provinsi ini mengakomodir semua regulasi agar tidak ada masalah ke depan. Rekrutmen pegawai baik PNS, PPPK, honorer harus memperhatikan orang Papua," kata Doli dikutip PikiranRakyat-Bekasi.com dari Youtube Komisi II DPR RI Channel.
Dalam rapat pemekaran tiga provinsi ini telah mendapat lampu hijau dari OPA, menurut yang disampaikan oleh Doli pada rapat yang dihadiri pula oleh Kepala Geospasial, Kepala BKN, dan Kepala LAN.
Namun, pandangan pemerintah juga tak akan luput dari perlindungan dan perhatian bagi orang asing Papua.
Baca Juga: Puasa Dzulhijjah 2022 Dimulai Kapan? Catat Tanggalnya dan Bacaan Niat Melaksanakannya
"Kita akan membicarakan formasi ASN di tiga provinsi pemekaran. Masyarakat Papua menerima usulan pemekaran ini dengan catatan ada afirmasi atau keberpihakan terhadap orang asing Papua," ucap Doli.
Doli melanjutkan, target penyelesaian RUU pemekaran Papua ini akan jatuh sebelum tanggal 30 Juni 2022. ***