PATRIOT BEKASI - Jelang Pemilihan Umum atau Pemilu 2024, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyebut setidaknya ada sepuluh provinsi yang berpotensi kerawanan netralitas aparatur sipil negara (ASN).
Pernyataan tersebut disampaikan Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty kepada media Jumat, 22 September 2023.
Menurut Lolly untuk melakukan pencegahan kerawanan itu disarankan pemerintah daerah untuk melakukan pencegahan dengan ketat seperti dengan komunikasi dengan tujuan mencegah pelanggaran.
Baca Juga: Gunung Semeru Erupsi hingga 700 Meter, PVMBG Imbau Masyarakat
Adapun kesepuluh provinsi itu sebut Lolly diantaranya Banten, Sulawesi Selatan (Sulsel), Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan Timur (Kaltim), Jawa Barat, Sumatera Barat (Sumbar), Gorontalo, Lampung, Maluku Utara (Malut) dan Sulawesi Utara (Sulut).
"Inilah posisi provinsi yang kerawanannya tinggi, maka pada sepuluh provinsi ini pastikan upaya pencegahannya tepat," ujar Lolly Suhenty dikutip Patriot Bekasi saat membuka Peluncuran Pemetaan Kerawanan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 Isu Strategis: Netralitas ASN di Manado.
Dengan begitu lanjut Lolly, pemerintah daerah di sepuluh provinsi tersebut dengan potensi kerawanan tertinggi segera melakukan pencegahan dengan ketat.
Lolly menyampaikan bahwa langkah pencegahan tersebut diperkencang dengan tidak boleh ada jarak di pemerintahan, baik di provinsi maupun kabupaten/kota.
Dia menjelaskan, langkah pencegahan yang baik adalah dengan membangun komunikasi yang bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran.
Diketahui, tahapan Pemilu 2024 telah ditetapkan dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 dikenal sebagai PKPU Nomor 3 Tahun 2022 yang dimulai sejak 14 Juni 2022 sampai 20 Oktober 2024 dan Pemilu dilakukan serentak pada 14 Februari 2024.***