PR BEKASI – Pemerintah akan membagikan kebutuhan terkait pengadaan vaksin virus Corona (COVID-19) di Indonesia dikabarkan menjadi dua bagian.
Dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari RRI pada Selasa, 15 September 2020. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menjelaskan, yang pertama adalah vaksin COVID-19 merupakan bantuan dari pemerintah.
“Kita ingin memastikan kebutuhan vaksin untuk rakyat Indonesia yang sudah diputuskan ada dua macam. (Pertama) bantuan vaksin pemerintah,” kata Erick Thohir.
Baca Juga: Berhasil Diamankan, Pesepeda Masuk Tol Jagorawi Dijatuhi Sanksi Kurungan 14 Hari hingga Denda Uang
Selain itu, pemerintah juga menyediakan vaksin mandiri bagi masyarakat yang dianggap mampu untuk membeli vaksin COVID-19.
“Dan program vaksin mandiri di mana individu yang dianggap mampu harus membeli,” kata Erick Thohir, menambahkan.
Meski demikian, Erick Thohir mengatakn, pemerintah tetap menjamin ketersediaan vaksin untuk mengatasi pandemi COVID-19 di Indonesia.
Baca Juga: Nakes Terpapar Covid-19 Semakin Meningkat, IDI Khawatir Terjadi Penurunan Kualitas Pelayanan Medis
“Ini menjadi bagian yang diutamakan dalam periode beberapa bulan ke depan untuk vaksinasi,” katanya menjelaskan.
Erick Thohir yang juga merupakan Ketua Pelaksana Komite Pengendalian COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional ini menambahkan bahwa Indonesia terus berupaya memproduksi vaksin COVID-19 secara mandiri.
Namun, pemerintah juga tetap mengedepankan kerja sama dengan dunia internasional untuk produksi vaksin secara massal.
Baca Juga: Harga Minyak Dunia Alami Penurunan, Libya Siap lanjutkan Produksi
“Kita terus melakukan pendekatan dengan AstraZeneca, CanSino, Pfizer, kita terus melakukan kerja sama dengan CEPI (Coalition for Epidemic Prepareness Inovation) dan GAVI (Global Alliance for Vaccines and Immuization),” kata Erick Thohir.
Sementara hingga saat ini diketahui bahwa vaksin yang sudah ada dan diuji coba di Indonesia belum dinyatakan dapat bekerja dengan baik atau tidak.
Sehingga, berbagai pendekatan terkait vaksin masih dilakukan pemerintah, sebagai upaya untuk menekan angka kasus terkonfirmasi COVID-19.
Karena Indonesia juga dikabarkan mengalami peningkatan kasus terkonvirmasi COVID-19.***