PR BEKASI – Krisis yang ditimbulkan dari polusi udara sama halnya dengan wabah pandemi akibat penyakit Covid-19 saat ini.
Hal tersebut diungkapkan oleh Kaukus Ekonomi Hijau DPR RI, melalui Dyah Roro Esti selaku Sekretaris Kaukus Ekonomi Hijau DPR melalui webinar internasional bertajuk “Raising Awareness Towards Pollution and its Impact to Human Health” di Jakarta, Minggu, 27 September 2020.
Dia mengatakan bahwa keduanya merupakan sesuatu yang tidak terlihat, namun terkategorikan sebagai silent killer.
Baca Juga: 5 Fakta Konser Dangdut yang Digelar di Tengah Lonjakan Covid-19 hingga Datangkan Ribuan Penonton
Dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Antara, Roro Esti mengungkapkan bahwa dengan adanya pandemi, manusia diingatkan beberapa krisis yang saat ini terjadi. Mulai dari sektor kesehatan, ekonomi, hingga sosial.
“Banyak yang harus dilakukan bersama untuk mengatasi krisis ini, dan kolaborasi adalah kunci. Semua orang memiliki peran masing-masing, mulai dari parlemen sebagai pembuat kebijakan, pemerintah sebagai badan eksekutif, CSO, akademisi, dan lain-lain.” tuturnya.
“Di Indonesia, kita mengenal istilah gotong royong yang berarti bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan,” ungkap Roro Esti melanjutkan.
Baca Juga: Sarat Kepentingan, Baliho Raksasa #ErickOut Buat Geger Warga Banten
Dia pun memaparkan bahwa kualitas udara sangat erat hubungannya dengan sektor energi, sebagai salah satu kontributor terbesar terhadap peningkatan gas rumah kaca di Indonesia.
Oleh karena itu, Roro Esti bersama Anggota Komisi VII DPR lainnya, berupaya memperjuangkan Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru dan Terbarukan (UU EBT).
“Di antara sekian banyak masalah dalam pengembangan EBT di Indonesia adalah terkait skema pendanaan, karena EBT ini kalah bersaing dengan energi fosil,” ungkapnya.
Baca Juga: Berita Baik, DKI Jakarta Jadi Provinsi dengan Jumlah Tambahan Pasien Sembuh Covid-19 Terbanyak di RI
Menurut Roro Esti, perlu dilakukan upaya-upaya lain untuk mengatasi hal tersebut, salah satunya adalah dengan menerapkan sistem pajak karbon (carbon tax).
“Gagasan ini ada dengan asumsi, jika kita mempertimbangkan juga biaya eksternalitas lain dari bahan bakar fosil. Seperti biaya kerusakan alam, biaya kesehatan, dan lain-lain, maka biaya kumulatif akan membuat bahan bakar fosil menjadi lebih mahak ketimbang EBT,” tuturnya.
Roro Esti pun mengatakan bahwa Indonesia memiliki banyak potensi EBT, seperti angin, solar, dan bioenergi. Sehingga memungkinkan Indonesia untuk melakukan transisi energi, dan beralih kepada energi bersik dan terbarukan.
Baca Juga: LIVE STREAMING MotoGP Catalunya Hari Ini, Franco Morbidelli Pimpin Pole Position
“Harapan besarnya, hal ini dapat secara keseluruhan memperbaiki kualitas udara di Indonesia,” ucapnya.
Sebagai informasi, Kaukus Ekonomi Hijau DPR yang dibentuk sejak 2009 tersebut, merupakan kaukus parlemen lintas komisi dan fraksi dengan tujuan menciptakan masa depan Indonesia yang berkelanjutan.
Melalui regulasi yang berwawasan lingkungan, dan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan secara holistik.***