PATRIOT BEKASI - Wakil Presiden Maruf Amin menegaskan dalam pernyataannya selama kunjungan ke Selandia Baru bahwa Indonesia tidak akan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel sebelum mencapai penyelesaian komprehensif yang menjamin kemerdekaan Palestina.
Maruf Amin menyatakan bahwa keputusan itu lah yang akan dilakukan Indonesia, dengan terus mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk berprestasi di forum internasional baik politik, regional dan yudikatif.
Mantan ketua Majelis Ulama Indonesia ini menekankan, Indonesia akan tetap menjadi bagian dari solusi dan bukan menjadi sumber masalah, dan menyerukan kepada pemerintah Selandia Baru untuk bekerja sama untuk memastikan keberhasilan upaya internasional dalam mencari solusi agar gencatan senjata, memberikan bantuan kepada Palestina, dan mengakhiri pendudukan Israel.
Baca Juga: Ramadhan Mengitung Hari, Ini Ucapan dan Doa Buat Dikirim ke Teman maupun Kerabat
Maruf Amin menggambarkan Israel sebagai penjara terbesar di dunia bagi rakyat Palestina, mengecam serangan zionis yang masih terus berlangsung di Jalur Gaza, yang merenggut nyawa puluhan ribu orang yang mati syahid dan terluka, dia pun mengingatkan bahwa Indonesia belum mengubah posisinya mengenai isu Palestina sejak Konferensi Asia Afrika yang diadakan di Indonesia pada tahun 1955.
Dia juga mengatakan bahwa ada negara-negara yang sudah menormalisasi hubungannya dengan Israel dan ingin mempengaruhi posisi Indonesia untuk mengambil sikap yang sama, tetapi disampaikannya bahwa Indonesia tegas dalam posisinya menolak hal itu.
Pernyataan Amin muncul beberapa hari setelah situs web Yahudi Amerika "Jewish Insider" menerbitkan laporan panjang yang menunjukkan bahwa Indonesia sedang dalam proses menormalisasi hubungan dengan Israel sebelum tanggal 7 Oktober tahun lalu, dan pengaturan untuk normalisasi akan dilakukan pada bulan yang sama.
Namun, dengan adanya Thuufanul Aqsa, dan laporan tersebut menulisakan serangan 7 Oktober menunda realisasi terjaidnya hal ini, media ini mengklaim bahwa informasi itu menurut sumber yang berpartisipasi dalam pembicaraan antara kedua negara, dan melaporkannya ke mereka.
Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa telah disepakati rancangan antara pejabat Israel dan Indonesia, untuk menukar pembukaan kantor komersial atau kantor penghubung yang juga menyediakan layanan konsuler, bersamaan dengan pembukaan kantor komersial di Ramallah, sebagai langkah awal untuk mencapai tujuan tersebut.
Menurut situs web Yahudi Amerika, pengumuman tersebut seharusnya diumumkan pada bulan Oktober atau November tahun lalu, dengan asumsi bahwa reaksinya akan lebih kecil jika keputusan tersebut diambil dalam waktu dekat dengan negara-negara Arab lainnya yang memulai normalisasi. .
Laporan yang sama mengklaim bahwa Andy Wijayanto, yang mengepalai Badan Pertahanan Nasional Indonesia hingga 16 Oktober lalu, bertemu dengan para pejabat Israel dan seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS di Yerusalem pada September 2203, dan bahwa mereka sedang mengerjakan rancangan nota kesepahaman antara kedua negara, seperti yang dipublikasikan situs tersebut memuat foto mereka yang menghadiri salah satu pertemuan.
Dalam beberapa bulan terakhir, Andy Wijayanto telah meninggalkan lingkaran Presiden Joko Widodo dan bergabung dengan kampanye presiden Partai Perjuangan untuk Demokrasi, yang mencalonkan Ganjar Pranowo. Terkait kabar ini, Al Jazeera Net mencoba menghubungi yang bersangkutan, tetapi belum menerima tanggapan.
Laporan tersebut menunjukkan bahwa apa yang digambarkan sebagai “draft nota kesepahaman antara kedua negara” mengacu pada aspek-aspek bidang kerja sama ekonomi, komersial dan teknis, peningkatan kehidupan sehari-hari masyarakat Palestina, dan upaya penyelesaian konflik secara damai.
Selain itu, membahas juga mengenai dokumen lain yang merujuk pada pertukaran layanan konsuler, untuk memfasilitasi pemberian visa komersial bagi warga negara kedua negara.
Mereka bahkan mencontohkan, jalur komunikasi lain sudah ada beberapa bulan sebelum pemilu Indonesia yang berlangsung pada pertengahan bulan lalu, dan menyatakan bahwa negosiasi kedua negara memakan waktu 4 bulan, dan jalur intra-perdagangan sudah ada di bidang perdagangan, teknologi pertanian, dan bahwa orang-orang Yahudi Amerika yang tinggal di Jakarta berkontribusi dalam membangun hubungan tersebut.
Disimpulkan dengan mengatakan bahwa para diplomat yang mengikuti dokumen ini mengakui bahwa mereka harus menunggu, karena waktunya saat ini tidak tepat.***