PR BEKASI – Pemerintah diminta melakukan evaluasi program kartu prakerja secara menyeluruh, menyusul dugaan adanya joki dalam program tersebut.
Anggota Komisi IX fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Kurniasih Mufidayati menyampaikan hal tersebut dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu, 18 Oktober 2020.
"Kasus adanya joki ini, bisa menyebabkan pergeseran peruntukan bantuan bagi korban PHK (pemutusan hubungan kerja), maupun para pencari kerja," tuturnya, dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Antara.
Baca Juga: Semakin Mendunia, Bahasa Indonesia Jadi Program Ekstrakurikuler di Kanada
Kurniasih Mufidayati menyebutkan bahwa munculnya dugaan joki dalam kartu prakerja, dapat merugikan masyarakat penerima kartu prakerja.
Sementara itu, alokasi anggaran kartu prakerja berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
"Para joki ini mendapatkan keuntungan di tengah situasi rakyat yang kesusahan. Harus diusut tuntas, termasuk jika ada jaringannya," ujarnya.
Baca Juga: Penampakan Balon Iron Man Melayang di Langit India, Polisi: Warga Berpikir Itu Adalah Alien
Kurniasih Mufidayati berpendapat, sebenarnya secara maksud dan tujuan program kartu prakerja tersebut baik, untuk menolong korban PHK dan para pencari kerja saat masa pandemi.
Namun, sayangnya tata kelola yang buruk dan tidak transparan membuat program tersebut menjadi bermasalah.
Sebelumnya, pemerintah menyebutkan program kartu prakerja telah mengakselerasi target inklusi keuangan karena sebanyak 4.09 juta penerima program memiliki akun dompet elektronik.
Baca Juga: Omnibus Law Disebut Cegah Investasi Tak Berkualitas, CSIS: Harus Ditunjang Implementasi yang Baik
Rudy Salahuddin selaku Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM Kemenko Perekonomian, mengatakan bahwa inklusi keuangan menunjukkan peningkatan yang cukup baik.
Data tersebut didapat berdasarkan survei evaluasi kedua Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja (MPPKP) periode 4 sampai 7 oktober 2020, yang ditunjukkan oleh 160.560 responden.
Sebelum mengikuti program kartu prakerja, sebanyak 23 persen responden tidak memiliki rekening bank, dan saat ini 44 persen dari 23 persen responden tersebut telah memiliki rekening bank.
Baca Juga: LIVE STREAMING dan Jadwal MotoGP 2020 Aragon Hari Ini, Fabio Quartararo Pimpin Pole Position
Kemudian, sebelum mengikuti program kartu prakerja, sebanyak 45 persen responden tidak memiliki dompet elektronik, tapi saat ini sebanyak 94 persen dari 45 persen responden tersebut telah memiliki dompet elektronik.***