PR BEKASI - Tingkat kesadaran politik dan partisipasi politik kaum perempuan dinilai rendah.
Hal ini disampaikan Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia (Kowani) Giwo Rubianto Wiyogo. Menurut dia, ketertarikan kaum perempuan pada politik cukup rendah.
Giwo menyertakan data yang ia miliki terkait hal tersebut.
Baca Juga: Tanggapi Soal Sikap Represif Pemerintah, Mardani Ali Sera: Harusnya Jokowi Jadi Penyeimbang
"Jika biasanya webinar yang diselenggarakan Kowani dihadiri ribuan peserta. Namun untuk pembahasan politik ini hanya 379 peserta. Ini menunjukkan ketidaktertarikan perempuan dalam bidang politik," ujar Giwo yang dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Antara pada Rabu, 21 Oktober 2020.
Untuk itu, menurut dia pemahaman perempuan di bidang politik harus terus ditingkatkan. Para perempuan juga hendaknya mulai berpikir untuk memberikan suaranya kepada calon perempuan yang berkualitas.
"Karena sejatinya hanya perempuanlah yang dapat memperjuangkan harkat dan martabat kaum perempuan. Jadi diharapkan, perempuan tidak hanya berorasi untuk calon perempuan. Tetapi juga disertai dengan memilih calon perempuan yang berkualitas," kata dia.
Baca Juga: Wajib Dicatat! Tanggal Libur dan Cuti Bersama Hingga Akhir Tahun, Desember Libur Panjang
Pandemi COVID-19, lanjut dia, telah membuat tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan Pilkada. Hal itu dikarenakan sosialisasi program harus dapat dilakukan secara kreatif dan inovatif.
"Menghindari kerumunan massa di dalam masa pandemi ini, memakai masker serta mematuhi protokol kesehatan yang berlaku," ujar Giwo.
Giwo yakin perempuan dapat kreatif dan inovatif dibandingkan laki-laki.
Baca Juga: Timnas Indonesia U-16 Kalah Tipis dari UEA, Bima Sakti Tidak Kecewa
Menurut data dari Komite Pemilu di Indonesia, saat ini ada Pilkada 2020 jumlah perempuan yang mencalonkan diri sebanyak 10,6 persen atau sekitar 157 perempuan.
Angka itu menunjukkan angka keterwakilan perempuan masih kecil dibandingkan jumlah calon laki-laki yang mencapai 1.329 calon.
"Meski ada peningkatan dibandingkan Pilkada sebelumnya, yang mana hanya 101 perempuan yang mengajukan calon. Kami berharap sebagian besar calon perempuan dapat terpilih," kata Giwo.
Baca Juga: Viral Video Buang Sampah di Kalimalang, Wakil Wakil Kota Bekasi: Pemiliknya Warga Tambun Selatan
Walaupun ada UU tentang keterwakilan perempuan yang mana sekitar 30 persen di legislatif. Namun pada hakikatnya, untuk mewujudkan itu perlu kerja keras.
Menurut data Global Gender Indeks 2020, Indonesia mulai memperkecil jarak pada ketimpangan gender dan menempati ranking 85 dari 105 negara.
"Namun kita tidak cepat senang, karena di dalam pemberdayaan politik Indonesia masih berada di bawah 0,04 persen yang merupakan nilai indeks global. Maka dari itu, seluruh pemangku kepentingan harus tetap terus berjuang memberikan pemahaman secara utuh tentang kesadaran perempuan berpolitik dan menggunakan hak pilihnya dengna baik demi kesetaraan," ucap Giwo.
Baca Juga: Penularan Covid-19 di Rumah Makan, Pakar Kesehatan Sebut Tes Usap Jadi Cara Paling Tepat
Giwo mengatakan jika setiap perempuan dan memilih calon kepala daerah perempuan, maka akan terwujudnya peran perempuan lebih baik di eksekutif, legislatif dan yudikatif.
Ketua Kowani, Nita Yudi, mengatakan bahwa hingga saat ini perempuan masih banyak dijadikan sebagai obyek dari politik itu sendiri.
"Dengan jumlah yang besar, seharusnya perempuan bisa menjadi subyek dari politik," kata Nita.***