PR BEKASI – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 akan berlangsung serentak di berbagai daerah di Indonesia pada Desember mendatang.
Salah satunya daerah yang menyelenggarakan pesta demokrasi itu adalah Kota Surabaya. Setelah sekian lama digawangi oleh Tri Rismaharini, Kota Pahlawan itu akan segera menyambut Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Surabaya dengan dua pasangan calon (Paslon) Eri Cahyadi-Armuji serta Machfud Arifin-Mujiaman Sukirno.
Pilwali Surabaya pun mendapatkan sorotan dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Pasalnya ada indikasi dukungan dari seorang kepala daerah terhadap salah satu Paslon.
Baca Juga: Jelang Akhir Pekan, Harga Emas Hari Ini Turun Tipis-tipis, Cocok untuk Menabung
Ketua DKPP Prof Muhammad tidak menampikan jika Kota Surabaya menjadi barometer Jawa Timur, begitu juga Jawa Timur adalah barometer Indonesia. Jika Surabaya kondusif, maka Jatim ikut kondusif dan Indonesia juga kondusif.
“Kita punya pengalaman luar biasa memang. Apalagi tak ada petahana,” kata Prof Muhammad, di sela-sela acara Ngobrol Etika Penyelenggara Pemilu dengan Media (Ngetren Media), Kamis 22 Oktober 2020, dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari RRI.
Terkait laporan salah satu lembaga independen, tentang adanya kepala daerah di Surabaya yang memberikan dukungan secara terang-terangan kepada salah satu paslon, Prof Muhammad mengaku belum mendalaminya.
"Sudah dapat japri dari teman di Jakarta. Wali Kota sudah mulai seksi-seksi dengarnya. Wali Kota Surabaya sudah mulai mengisi panggung dalam rangka pergantian beliau sebagai Wali Kota," katanya.
Baca Juga: PP Penarikan Royalti Platform Musik Digital Digodok, Ketua LKMN: Harus Lebih Punya Taring
Prof Muhammad berharap Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini bisa memberikan teladan sebagai pejabat negara.
Mantan Ketua Bawaslu RI ini mengakui bahwa sebagai seorang politisi senior, Risma dinilai sukses menjadi seorang Wali Kota Surabaya.
"Kita berharap, saya sebagai penyelenggara, beliau memberi suri tauladan yang baik. Kalau sebagai Wali Kota tegak lurus. Tak ke kanan dan ke kiri," tuturnya.
Meskipun masih ada ruang untuk kepala daerah yang juga merupakan kader partai untuk berpolitik, tetapi ia mengingatkan bahwa sebagai pejabat wali kota ada batasan-batasannya.
"Dan saya yakin beliau sudah paham itu. Apa yang boleh sebagai Wali Kota, apa yang boleh sebagai kader partai tertentu," ujarnya.***