Network
PR BEKASI - Pakar hukum tata negara Refly Harun turut mengomentari ucapan kontroversial tentara Organisasi Papua Merdeka (OPM) kepada Tentara Negara Indonesia (TNI) usai polemik penurunan baliho di DKI Jakarta menjadi sorotan.
Memang tak bisa dihindari, penurunan baliho-baliho yang menunjukkan sosok Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab oleh TNI tersebut terus menuai berbagai respons dari masyarakat Indonesia.
Bahkan Juru Bicara (Jubir) Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) OPM, Sebby Sambom turut memantau aktivitas para personel TNI belakangan ini.
Tanpa rasa takut, Sebby menyebut TNI hanya berani menghadapi masyarakat sipil.
Baca Juga: Tolak Fasilitas Swab Test dari Pemerintah, Habib Rizieq Akan Lakukan Tes Mandiri
"TNI beraninya lawan masyarakat civilians (sipil)," ucapnya.
Tak sampai di situ, Sebby juga menantang dan menyebut TNI tidak akan mampu menghadapi pasukan TPNPB-OPM di Papua.
"Paradise Papua milik TPNPB-OPM, jadi tidak mungkin TNI mampu. Karena ada tiga faktor yang mendukung TPNPB, yaitu:
1. TPNPB mendapat dukungan dari semua makhluk ciptaan Tuhan yang hidup di Bumi Paradise Island of Papua.
2. TPNPB mendapat dukungan dari semua pejuang dan rakyat orang asli Papua yang mau merdeka.
3. Secara fisik dan geografi, TPNPB-OPM mampu menguasai medan pertempuran di Papua.
Baca Juga: Dibuntuti Sejak Keluar Gang, Polisi Buru Pelaku Begal Motor Guru Ngaji di Bekasi
Karena itu, TPNPB-OPM bisa percaya diri dalam operasi melawan TNI/Polri yang dikirim ke Papua," tuturnya.
Menanggapi pernyataan TPNPB-OPM, Refly Harun pun menyarankan agar TNI tidak marah jika membaca tantangan dari OPM tersebut.
"Kalau mendengar ini, TNI tidak perlu marah ya, karena ya biasalah sindiran seperti itu," tuturnya.
Namun menurut Refly Harun, jika bicara soal penugasan, memang ini termasuk tugas yang sangat berat bagi TNI dan Polri.
Baca Juga: Soroti Fenomena Saat Ini, Mahfud MD: Kesalahan Akan Selalu Kalah, Allah Beri Kemenangan yang Benar
"Kalau kita melihat mereka itu adalah gerakan separatis, ya tentu yang harus bergerak berarti TNI karena kelompok bersenjata separatisme. Tapi kalau kita melihat mereka adalah organisasi pengacau keamanan, ya yang bergerak adalah Polri, karena perspektifnya adalah keamanan dalam negeri," ujarnya.
Refly Harun juga menjelaskan bahwa fungsi pertahanan itu merupakan tugas TNI sementara fungsi keamanan adalah tugas Polri.
"Tergantung karena kita kan kadang-kadang mengatakan mereka adalah Gerakan Pengacau Keamanan (GPK), sementara mereka mengatakan, mereka adalah tentara pembebasan Papua," ucapnya.
Oleh karena itu dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari kanal YouTube resminya, Senin, 23 November 2020, Refly Harun menekankan bahwa bahasa memang terkadang menentukan perspektif.
Baca Juga: Jadwal dan Lokasi SIM Keliling di Jakarta, Bandung, dan Depok Hari Ini Senin, 23 November 2020
"Tapi yang jelas memang harusnya hal-hal seperti ini yang dihadapi TNI dengan segala hormat, dengan segala kemampuan yang dimiliki, dan dengan segala senjata, yang kan dibayar oleh pajak rakyat juga," tuturnya.
"Semua itu (kemampuan, senjata, dan lainnya yang dimiliki oleh TNI) harusnya itu digunakan untuk menjaga keutuhan wilayah negara Republik Indonesia untuk melindungi warga negara, untuk mengawal tumpah darah dan lain sebagainya," sambungnya.
Lalu jika bicara soal penurunan baliho, suksesi kepemimpinan nasional 2024, suksesi kepemimpinan Gubernur DKI 2022, konflik internal di lingkungan para politisi, dan urusan-urusan politik lainnya, Refly Harun menilai TNI dan Polri tidak perlu ikut campur.
"Mereka stay (fokus) saja pada tugasnya masing-masing, satu di bidang pertahanan yaitu TNI, dan di bidang keamanan yaitu Polri," ucapnya.
Baca Juga: Granat Aktif Kagetkan Pekerja Jembatan di Timika Papua, Kapolres: Ciri-cirinya Buatan Pindad
"Urusan sipil, urusan debat-mendebat, dan urusan kritik-mengkritik, ya biarlah itu urusan warga sipil dalam bingkai demokrasi konstitusional kita yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945," sambung Refly Harun.
Refly Harun juga mengingatkan kepada para TNI bahwa Indonesia sudah tidak ingin kembali menjadi negara otoriter, negara yang tidak bisa menolerir perbedaan pendapat, dan para pengkritik kekuasaan bisa hilang seperti masa lalu.
"Nah kalau ada gangguan keamanan seperti bagaimana terjadi di Papua dan Papua barat, memang itulah porsi TNI dan Polri untuk turun tangan dengan perspektifnya masing-masing," tutup Refly Harun.
Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Fadli Zon juga turut mengaitkan penurunan baliho tersebut dengan aksi separatis yang terjadi di Papua karena aksi tersebut seolah dibiarkan oleh pihak TNI.
Baca Juga: Sindir Para Pejabat yang Anti-Kritik, dr. Tirta: Mengunjungi Rakyat Kok Pas Kampanye Doang
Menurunkan baliho bukanlah Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Kepada Panglima TNI, di ujung timur RI, separatis OPM bersenjata menantang2 TNI n ingin lepas dr Indonesia. Kenapa dibiarkan saja? Kita ingin TNI kuat tangguh profesional menjaga Indonesia dr ancaman luar. https://t.co/GwV3Htn4sP— FADLI ZON (Youtube: Fadli Zon Official) (@fadlizon) November 21, 2020
“Menurunkan baliho bukanlah Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Kepada Panglima TNI, di ujung timur RI, separatis OPM bersenjata menantang2 TNI n ingin lepas dr Indonesia. Kenapa dibiarkan saja?” ujar Fadli Zon melalui akun Twitter @fadlizon.
Fadli Zon berharap ke depannya TNI bisa menjadi kekuatan militer yang tangguh dan penjaga keutuhan Indonesia dari ancaman luar.***
