Network
PR BEKASI - Ucapan mantan Panglima TNI Jend (Purn) TNI Gatot Nurmantyo yang menyinggung TNI 'pelacur politik' viral kembali di media sosial.
Ucapannya tersebut Gatot utarakan dalam suatu acara ceramah bersama ustadz Abdul Somad beberapa bulan yang lalu.
Gatot mengingatkan para prajurit TNI harus netral, termasuk Polri.
Baca Juga: Kemenag Libatkan Ulama dan Akademisi untuk Khutbah Jumat, Fadli Zon: Akan Timbulkan Kegaduhan Baru
Menurut dia, apabila ada pimpinan-pimpinan TNI di wilayah yang mengajak tidak netral, membantu salah satu, maka disebut pengkhianat dan pelacur politik yang menjual institusi untuk kepentingan pribadi.
“Pemimpin-pemimpin seperti ini suatu saat rela mengorbankan nyawa anak buah untuk kepentingan pribadi. Saya ingatkan ini,” ujar Gatot.
Gatot menegaskan bahwa TNI adalah anak kandung rakyat sehingga seluruh prajurit TNI harus netral ketika rakyat berkelahi karena rakyat percaya bahwa TNI sebagai penengah.
“Semoga didengar oleh seluruh prajurit TNI. Jangan ikuti pemimpin yang menjual TNI, jangan ikuti pemimpin yang pelacur politik,” ucapnya.
Baca Juga: Sentil Para Pengikut FPI, Buya Yahya: Jangan Sampai Tindakan Anda Nodai Nama Habib Rizieq
Pakar hukum tata negara, Refly Harun turut menyoroti ucapan kontroversial Gatot Nurmantyo tersebut.
Refly Harun mengakui memang beberapa waktu terakhir ada indikasi TNI dan Polri ingin dilibatkan lagi ke dalam politik Indonesia.
"Padahal melibatkan mereka, sekali mereka melangkah ke arena politik susah bagi kita untuk membuat mereka keluar lagi," tuturnya.
Menurut Refly Harun, alasannya sangat sederhana, politik itu beraroma dan dekat dengan kekuasaan, kekuasaan itu kewenangan, kewenangan itu fasilitas, fasilitas itu kenikmatan, dan kenikmatan itu adalah kemewahan.
Baca Juga: Yuk Tabung Lagi Emas Hari Ini, Harga Emas Rabu 25 November 2020 Turun Lagi Jadi Rp891.000
"Jadi setiap orang pasti ingin berpolitik dan berkuasa, nah masalahnya adalah, Anda tidak bisa berpolitik kalau Anda pegang senjata," ucapnya seperti dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari kanal YouTube Refly Harun.
Refly Harun menilai, tentu merebut kekuasaan itu tidak boleh menggunakan TNI dan dengan senjata-senjatanya.
"Politik untuk merebut kekuasaan itu harus dengan jalan yang konstitusional, harus dengan jalan persaingan politik, harus dengan jalan Pemilu, harus dengan jalan yang 'berdarah-darah'," ucapnya.
Hanya di Thailand, tutur Refly, orang yang bisa merebut kekuasaan dengan jalan senjata alias kudeta. Jadi itu bukan sebuah demokrasi, bukan sebuah pergantian kekuasaan seperti yang kita bayangkan.
Baca Juga: Pernah Diingatkan Polemik Izin Benih Lobster, Warganet Dukung Susi Pudjiastuti Jadi Menteri KKP Lagi
"Merebut kekuasaan harus dengan cara yang konstitusional, jadi ketika Pangdam Jaya Dudung Abdurachman mengatakan, bahwa dia ingin bubarkan FPI, jelas pernyataan yang keliru, tapi sudah diperbaiki Dudung, hanya memang perbaikannya tidak mengakui kesalahan," tuturnya.
Refly Harun menilai tindakan Dudung yang dianggap terlalu jauh itu masih menjadi misteri, siapakah dalang di balik permintaan tersebut.
"Tetap misteri apakah Dudung melakukan ini dengan inisiatif sendiri ataukah karena ada perintah, kalau dengan inisiatif sendiri, saya meragukannya, jarang sekali seorang panglima Kodam yang rasanya mau dan berani melakukan inisiatif sendiri untuk masuk ke politik wilayah sipil," ucapnya.
"Kalau dia diperintahkan siapa yang memerintahkan, panglima TNI mengatakan, sudah tidak memerintahkannya, apakah yang memerintahkan otoritas sipil, atau siapa?," sambung Refly Harun.
Baca Juga: Kolom Komentar Edhy Prabowo Dipenuhi Hujatan, Warganet: Kecewa Padahal Belum Setahun Menjabat
Menurutnya, hal tersebut harus segera diklarifikasi agar opini masyarakat tidak menjadi liar oleh pernyataan Dudung yang kerap berubah-ubah.
"Sebagaimana dikatakan Gatot jangan menjual TNI secara murah, TNI adalah alat negara, TNI adalah alat untuk mempertahankan kesatuan, persatuan, dan keutuhan wilayah, alat untuk menjaga ketahanan negara, karena dia memiliki fungsi pertahanan negara," tutup Refly.
Perlu diketahui, sebelumnya Dudung mengatakan setiap orang yang tinggal dan hidup di negara Republik Indonesia harus mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang ada.
Termasuk kelompok ormas Islam sekalipun, ucap Dudung, harus tetap mematuhi ketentuan hukum yang berlaku di republik ini.
Baca Juga: Dini Hari, Menteri KKP Edhy Prabowo Ditangkap KPK di Bandara Soekarno Hatta Setiba dari AS
"Siapa pun di republik ini, ini negara hukum, maka semua harus taat kepada hukum. Pasang baliho ada aturannya, ada bayar pajaknya. Jangan seenaknya sendiri, seakan-akan paling benar, tidak ada itu. Jangan coba-coba. Kalau perlu FPI Bubarkan saja,” tuturnya.***
