Network
PR BEKASI - Mantan Menteri KKP, Edhy Prabowo yang tertangkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK beberapa waktu lalu telah ditetapkan sebagai tersangka.
Buntutnya, Edhy Prabowo secara resmi menyatakan diri untuk keluar dan meninggalkan jabatannya sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gerindra.
Hal tersebut direalisasikan dalam bentuk surat pengunduran diri yang telah diterima oleh partai Gerindra dan akan diteruskan kepada Ketua Umum sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai, Prabowo Subianto.
Baca Juga: Usai Tangkap Edhy Prabowo, Andi Arief Minta KPK Datangi Medan Selidiki Mantu Jokowi, Kenapa?
Meski telah menyatakan keluar dari partai, Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani berharap KPK dapat menangani kasus tangan kanan Prabowo Subianto itu secara transparan, baik, dan cepat.
"Kami percaya sepenuhnya KPK dalam menangani masalah ini secara transparan, baik, dan cepat dan pada akhirnya masyarakat akan dapat mengetahui persoalan ini secara jelas duduk masalahnya," kata Ahmad Muzani seperti dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Antara, Sabtu, 28 November 2020.
Dikatakan Muzani lebih lanjut, bahwa asas praduga tidak bersalah terhadap Edhy Prabowo tetap dihormati dan dijunjung tinggi.
Dengan begitu, penyediaan bantuan hukum terhadap Edhy Prabowo harus dihormati agar dapat menjernihkan persoalan yang dituduhkan kepadanya.
Baca Juga: Saat Edhy Prabowo Terjerat OTT KPK, Nelayan Pergoki Lagi 6 Kapal Asing Vietnam Masuk ke Natuna
"Asas praduga tidak bersalah harus tetap dihormati dan upaya menyediakan bantuan hukum terhadap Edhy Prabowo harus dihormati sebagai upaya menjernihkan persoalan yang dituduhkan kepada yang bersangkutan," tuturnya.
Dalam kesempatannya, Ahmad Muzani menyampaikan terima kasih kepada masyarakat karena telah memberikan perhatian besar terhadap persoalan yang menyangkut Edhy Prabowo.
Gerindra, diwakili oleh Muzani juga menyampaikan permohonan maaf kepada Presiden dan Wakil Presiden atas peristiwa tertangkapnya Edhy Prabowo dalam kasus dugaan korupsi ekspor benih lobster di Kementerian Kelautan dan Perikanan.
"Kepada Presiden Jokowi, Wapres KH. Ma'ruf Amin, dan seluruh kabinet Indonesia Maju, kami sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kejadian ini," kata Ahmad Muzani dalam keterangan resmi yang diunggah di Instagram Partai Gerindra.
Baca Juga: Alami Sakit Kepala dan Mual, Abu Bakar Ba'asyir Jalani Perawatan di RSCM Didampingi Densus 88
Ia berharap agar kegiatan pemerintah tetap dapat berjalan lancar dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan.
"Kami harap seluruh kegiatan pemerintahan tetap berjalan sebagaimana biasanya, pelayanan terhadap masyarakat dan pembangunan seperti yang sudah direncanakan sebelumnya seperti arahan Presiden," ucap Muzani.
Dengan kejadian ini, Ahmad Muzani menyampaikan bahwa Gerindra akan mengambil pelajaran berharga agar dapat menjaga kepercayaan masyarakat.
"Gerindra menjadikan peristiwa ini sebagai pembelajaran yang berharga untuk mengelola setiap kepercayaan yang diberikan kepada kami," ucapnya.***
