Network
PR BEKASI - Pemerintah melalui Kementerian Sosial dan setiap Pemerintah Provinsi mulai menyalurkan bantuan sosial tunai (BST) kepada masyarakat.
Begitupun di ibu kota, DKI Jakarta, proses penyaluran sudah mulai dilakukan sejak 4 Januari 2021 melalui himpunan bank milik negara (himbara) yakni BRI, BNI, Mandiri, dan BTN.
Menanggapi permasalahan dalam penyaluran Bantuan Sosial Tunai, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengizinkan masyarakat menyampaikan jika ada berbagai perubahan data penerima Bantuan Sosial Tunai (BST).
Baca Juga: Politisi PDIP Ogah Divaksinasi, Rocky Gerung: Megawati Menolak Berarti Ada yang Dilanggar Jokowi
Hal ini dilakukan dalam rangka menunjang kebutuhan warga selama masa pandemi COVID-19.
"Jika terjadi perubahan, kita akan sesuaikan. Umpamanya ada yang meninggal dan sebagainya, yang berhak dan yang tidak berhak, silakan warga menyampaikan kepada kami terkait masalah pendataan ini," kata Riza di Balai Kota Jakarta yang dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Antara.
Ahmad Riza Patria menjelaskan data penerima bansos tunai sangat dinamis.
Ia pun meminta Pemprov DKI Jakarta dapat berkolaborasi dengan pemerintah pusat untuk melakukan pembersihan dan perbaikan data dengan target pembaharuan tiap pekan.
Baca Juga: Perhatikan Petunjuk Teknis dari Kemenkes Sebelum Anda Lakukan Vaksinasi Covid-19
"Dulu kita sudah menyelesaikan masalah pendataan terkait Bansos sembako, sekarang tentu ada perubahan pendataan ya. Karena sekarang itu harus dibuat untuk memiliki rekening masing-masing warga, jadi harus lebih rigid lagi penerima dan sebagainya," ujar Riza.
Akan tetapi, Riza menjamin setiap penerima akan menerima besaran BST secara utuh dan penuh sesuai ketentuan yakni Rp300.000.
Dia mengimbau agar BST tersebut dibelanjakan untuk kepentingan sembako dan tidak untuk membeli barang sekunder seperti rokok.
"Apalagi untuk miras dan lainnya yang tidak baik. Ini untuk sembako dan kami minta dibelanjakan di warung-warung sekitar rumah, tujuannya untuk menggerakkan ekonomi di sekitar rumah, jadi lebih merata, ini salah satu harapan lain dari BST," ucapnya.
Baca Juga: Ditangkap Usai Terjerat Kasus Narkoba, Ternyata Suami Nindy Ayunda Bukanlah Orang Sembarangan
"Memang kewenangan ada di masing-masing pribadi dan keluarga, tapi kami minta untuk kebutuhan sembako, masing-masing lebih tahu apa yang harus dibelanjakan apa yang dibeli dan kami minta tidak digunakan untuk urusan yang tidak baik," ujarnya.
Diketahui, untuk total keseluruhan penerima BST di Provinsi DKI Jakarta berjumlah 1.805.216 kepala keluarga (KK).
Rinciannya, 750.000 KK menjadi penerima BST yang berasal dari APBN Kementerian Sosial dan 1.055.216 KK penerima BST yang berasal dari APBD DKI Jakarta.
BST yang akan disalurkan pemerintah sebesar Rp300.000 per kepala keluarga. Pemberian BST yang ditanggung Pemprov akan disalurkan lewat Bank DKI, sedangkan pemerintah pusat melalui PT Pos Indonesia.***
