Network
PR BEKASI - Kabar mengenai wacana pemberian sertifikat digital bebas bepergian tanpa tes usap PCR kepada warga yang sudah divaksinasi Covid-19 menuai sejumlah sorotan.
Salah satunya datang dari Anggota Komisi I DPR RI Sukamta. Ia beranggapan bahwa wacana tersebut malah menunjukkan inkonsistensi pemeirntah dan malah membahayakan upaya penangan pandemi.
Ia pun meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tegas menertibkan setiap menteri yang mengeluarkan kebijakan yang kontraproduktif dengan jerih payah penangan pageluk ini.
Baca Juga: Iriana Jokowi Terlihat Jarang Dampingi Presiden, Begini Penjelasan Istana
"(Wacana sertifikat bepergian tanpa tes usap) itu jelas menunjukkan sikap inkonsisten yang bisa membahayakan upaya penanganan pandemi," kata Sukamta, sebagaimana dikutip PikiranRakyat-Bekasi.com dari Antara, Sabtu, 16 Januari 2021.
"Saya harap presiden tegas dan menertibkan setiap menteri supaya mereka tidak membuat statement yang kontraproduktif dengan upaya penanganan pandemi," sambungnya.
Anggota DPR RI dari Yogyakarta itu menyatakan, masyarakat bisa bingung dengan informasi simpang siur tersebut, hingga dikhawatirkan dapat berdampak pada tingkat kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan.
Baca Juga: Kotak Hitam FDR Sriwijaya Air Berhasil Diunduh, Kini KNKT Menunggu CVR Ditemukan
"Kalau disiplin berkurang akan ada lonjakan positif, imbasnya rumah sakit kewalahan," ujar Sukamta.
Sukamta juga prihatin angka lonjakan jumlah pasien positif Covid-19 setiap hari di tengah program vaksinasi yang baru saja berjalan.
Ia mengatakan pasien positif pecah baru saja pecah rekor pada Kamis (14, Januari 2021) dengan penambahan kasus 11.557 orang, tapi sehari setelahnya pada Jumat (15, Januari 2021) kembali pecah rekor dengan jumlah 12.818 orang.
Baca Juga: Hati-hati! Alami 4 Gejala Fisik Ini Bisa Jadi Penyebab Kolestrol Anda Sedang Tinggi
Dengan lonjakan kasus setiap harinya seperti itu, ia khawatir fasilitas dan tenaga kesehatan yang jumlahnya terbatas di sejumlah rumah sakit tidak siap menghadapi kondisi itu jika pemerintah tidak segera menangani persoalan dengan cermat.
"Kalau rumah sakit sudah overload, banyak pasien yang terkatung-katung. Kemarin ada 23 pasien yang masuk daftar tunggu di Yogyakarta," katanya.
"Secara akumulatif ada 12 orang wafat selama menunggu rujukan, karena kondisi overload kamar. Kondisi yang berat itu pasti juga terjadi di banyak daerah yang lain," sambungnya.
Baca Juga: Sudjiwo Tedjo: Alam Tak Pernah Ngasih Bencana, Tapi Itu Adalah Sabda Alam
Wakil Ketua Fraksi PKS itu meminta pemerintah lebih konsisten dalam kebijakan penanganan pandemi.
Karena konsistensi kebijakan itu, menurut Sukamta, sangat terkait dengan tingkat kedisiplinan masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan.***
