Network
PR BEKASI - Politisi Demokrat Rachland Nashidik memberikan pesan kepada Kepala Staf Presiden, Moeldoko, bahwa jika tak mampu menjadi the good, jangan menjadi the bad, terlebih menjadi the ugly.
"Selamat malam, Jenderal Moeldoko. Kalau tak mampu menjadi the good, jangan jadi the bad, apalagi the ugly," kata Rachland Nashidik, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari akun Twitter @rachlandNashidik pada Selasa, 2 Februari 2021.
Rachlah Nashidik pun menanggapi pernyataan Moeldoko yang mengatakan bahwa aksinya tersebut merupakan tanggung jawabnya sendiri.
Baca Juga: Jadi Prioritas Penerima Vaksinasi Covid-19, Menpora Minta Para Atlet Olimpiade Disiplin Prokes
Akan tetapi, Moeldoko menyebut-nyebut nama dari Kepala BIN, Kapolri, Menkumham, dan Menko Polhukam, serta telah mendapat restu dari sosok yang disebut dengan "Pak Lurah".
"KSP Moeldoko menyatakan aksi memalukan ini tanggung jawabnya sendiri. Tapi dia menyebut Kepala BIN, Kapolri, Menkumham, dan Menko Polhukam @mohmahfudmd, bahkan "Pak Lurah" merestui," cuitnya.
KSP Moeldoko menyatakan aksi memalukan ini tanggungjawabnya sendiri. Tapi dia menyebut Kepala BIN, Kapolri, Menhukham dan Menko Polhukam @mohmahfudmd, bahkan "Pak Lurah" merestui. Para pejabat negara itu perlu juga angkat bicara. Apa iya ini semua tanpa restu "Pak Lurah?"— Rachland Nashidik (@RachlanNashidik) February 1, 2021
Menurutnya para pejabat yang disebutkan itu perlu untuk angkat bicara.
"Para pejabat itu perlu juga angkat bicara. Apa iya ini semua tanpa restu "Pak Lurah?"," kata Rachland.
Baca Juga: AHY Bongkar Upaya Makar di Tubuh Demokrat, Pengamat: Otak Pelakunya Tak Pantas Jadi Pemimpin Negeri
Dia juga meminta Moeldoko untuk tidak berbohong dengan mengatakan pertemuan itu terjadi di kediaman, padahal pertemuan berlangsung di tempat lain yaitu di Hotel Aston Rasuna lantai 28, dan yang mendatangi tempat itu adalah Moeldoko sendiri.
"Jangan bohong. Pertemuan itu bukan di kediaman tapi di hotel Aston Rasuna lantai 28, Rabu tanggal 27 Januari 2021 Pukul 21.00. Anda datang ke situ, bukan mereka mendatangi Anda," katanya.
Dia menambahkan bahwa jika memang itu urusan pribadi, maka lebih baik lencana istana yang dimilikinya dicopot dulu dari dada.
Sebelumnya, Rachland sudah mengungkapkan kalau publik sebenarnya hanya berurusan dengan satu orang yang mengaku sebagai utusan istana.
Baca Juga: Rekan Sesama Dokter dapat Ancaman Pembunuhan, dr.Tirta Sebut Akan Lakukan Proses Hukum
"Publik sebenarnya hanya berurusan dengan 1 orang yang mengaku utusan istana karena kita semua punya kepentingan yang sama terhadap demokrasi dan kebebasan sipil," cuit Rachland.
Publik sebenarnya hanya berurusan dengan 1 orang yang mengaku utusan istana karena kita semua punya kepentingan yang sama terhadap demokrasi dan kebebasan sipil. Adanya kader yang tergoda oleh bujuk rayu istana adalah masalah internal partai yang akan kami selesaikan brlakangan. https://t.co/xpjA3zhicv— Rachland Nashidik (@RachlanNashidik) February 1, 2021
Disebutkan juga salah satu dari lima orang itu adalah kader Partai Demokrat yang masih aktif.
Menanggapi perihal pengkhianatan dari salah satu rekannya, Rachland menyampaikan bahwa kader yang tergoda oleh bujuk rayu istana akan menjadi masalah internal partai yang akan diselesaikan belakangan.
Diketahui dalam keterangan persnya, Senin siang, 1 Februari 2021, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebutkan ada gerakan yang mencoba mengambil alih kepemimpinan Secara Paksa.
Baca Juga: Jual Rumah demi Anaknya Agar Bisa Direhabilitasi, Ibu Ridho Ilahi Kena Tipu
AHY menegaskan mendapatkan informasi ini dari sejumlah kader Demokrat dari pusat, daerah maupun cabang.
“Kami memandang perlu memberikan penjelasan secara resmi tentang duduk perkara yang sebenarnya. Yaitu adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa,” kata AHY.
AHY menyebutkan bahwa gerakan ini melibatkan 5 orang kader dan mantan kader Partai Demokrat.
“Gabungan dari pelaku ini ada 5 orang, terdiri dari 1 kader Demokrat aktif, 1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai, karena menjalani hukuman akibat korupsi dan 1 mantan kade yang telah keluar dari Partai 3 tahun lalu,” kata AHY.
AHY menyebutkan bahwa gerakan ini pun melibatkan orang non kader Partai Demokrat yang merupakan pejabat penting di pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo,” kata AHY
Lanjutnya, AHY menyebutkan bahwa gerakan ini telah mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Presiden Jokowi.
Baca Juga: Sudah Mundur dari Demokrat, Roy Suryo Soroti Dugaa Makar ke AHY: Saya No Comment Aja
“Tentunya kami tidak mudah Percaya dan tetap mengedepankan asas “praduga tak bersalah dalam permasalahan ini,” ujar AHY.
Terkait hal tersebut, AHY pun mengaku telah mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi.
“Saya telah mengirimkan surat Secara resmi kepada Yang Terhormat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini,” kata AHY.***
