Network
Pernyataan tersebut ia sampaikan sesaat setelah diadakannya Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara, yang menetapkan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sebagai Ketum Partai Demokrat.
"Ini bukan hanya permasalahan sebuah partai dirampok, tapi masalah lebih besar lagi “pemerkosaan” demokrasi suatu negara," katanya dikutip PORTAL JEMBER dari Twitter @AnnisaPohan, 5 Maret 2021.
Baca Juga: Kemnaker Akan Kembali Salurkan BSU BLT Subsidi Gaji 2021, Simak Syarat dan Ketentuannya
Dalam cuitannya yang lain, Annisa juga mempertanyakan peran penguasa, dalam hal ini pemerintah, yang cenderung membiarkan terjadinya pengambilalihan Partai Demokrat seperti yang baru saja terjadi.
"Ketika sebuah partai politik diambil haknya secara paksa dengan melanggar konstitusi, lebih lagi ada “pembiaran” dari yang punya kuasa. Apalagi dengan hak Rakyat kecil? Siapa yang akan lindungi? Apakah kita akan terus diam?," ucap Annisa.
Lebih lanjut, ia berujar bahwa keadilan sudah lama pergi dan bahkan tak pernah kembali, sebagaimana diberitakan PortalJember.Pikiran-Rakyat.com dalam artikel berjudul, "Tak Terima sang Suami Ditendang dari Kursi Ketum Demokrat, Annisa Pohan Meradang".
Hal tersebut dikarenakan, kata Annisa, selama ini terlalu banyak masyarakat yang menjadi penonton pasif dan tak ikut membela serta berperan aktif dalam memulangkan keadilan.
Baca Juga: Sudah Daftar Kartu Prakerja Gelombang 13 Tapi Verifikasi Email Tak Muncul? Begini Solusinya
"Saya sadar, sudah lama keadilan pergi dari negara ini dan tidak pernah kembali," tulisnya.
"Itu karena kita hanya menjadi penonton pasif, tidak membela keadilan dan tidak ikut berperan aktif 'memulangkan' keadilan. Apakah kita akan terus diam?," tandas Annisa.*** (Ilham Maulana Al-ayubi/PortalJember.Pikiran-Rakyat.com)
