Network
PR BEKASI - Nama Moeldoko tak lepas dari kisruh internal yang terjadi di Partai Demokrat saat ini.
Hal tersebut tengah menjadi sorotan publik dan belum ada penyelesaian.
Hal tersebut memicu kontroversi dari berbagai kalangan termasuk beberapa tokoh politik.
Menganggap bahwa kisruh tersebut tidak seharusnya terjadi dan mengecam tindakan tersebut.
Baca Juga: Tanggapi Kasus Korupsi Rumah DP 0 Rupiah, Yunarto Wijaya Sentil Anies Baswedan: What Else?
Namun, tak sedikit juga yang memberi dukungan terhadap Moeldoko.
Usai terpilih menjadi Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat di Kongres Luar Biasa (KLB) Sibolangit, Moeldoko kembali masuk kantor seperti biasa.
Dari Kantor Staf Presiden, KSP Moeldoko menginstruksikan eksekusi penyelesaian 137 kasus yang terdiri dari 105 kasus/lokus di Kawasan hutan dan 32 di Kawasan non hutan.
Hal itu sebagaimana diinformasikan Kantor Staf Presiden melalui akun resminya pada, 8 Maret 2021.
"Pagi tadi, Kepala Staf Kepresidenan @Dr_Moeldoko menginstruksikan eksekusi penyelesaian 137 kasus yang terdiri dari 105 kasus/lokus di Kawasan hutan dan 32 di Kawasan non hutan," cuit Kantor Staf Presiden seperti dikutip mantrasukabumi.com dari akun twitter @KSPgoid pada Senin, 8 Maret 2021.
Baca Juga: Akan Segera Diumumkan! Simak yang Harus Dilakukan Pendaftar Kartu Prakerja Gelombang 13 Agar Lolos
KSP Moeldoko menegaskan bahwa TNI dan Polri perlu terlibat dalam menjaga kondusifitas di lapangan selama penanganan, sebagaimana diberitakan MantraSukabumi.Pikiran-Rakyat.com dalam artikel berjudul, "Usai Terpilih di KLB, dari Kantor Staf Presiden KSP Moeldoko Intruksikan Eksekusi Sengketa dan Konflik".
“Termasuk pihak TNI dan Polri yang perlu terlibat dalam menjaga kondusifitas di lapangan selama penanganan lebih lanjut,” kata Moeldoko.
Lebih lanjut Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Agus Widjayanto mengungkapkan, pihaknya sudah menyiapkan data yang sudah diverifikasi berdasarkan usulan CSO.
"Pada kesempatan ini, Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik @atr_bpn Agus Widjayanto mengungkapkan, pihaknya sudah menyiapkan data yang sudah diverifikasi berdasarkan usulan CSO. Jumlahnya mencapai 72 lokasi," kata KSPgoid.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya menyoroti kisruh Partai Demokrat usai KLB Dali Serdang.
Baca Juga: Akui Dirinya Dulu 'Anjing Penjaga' Partai Demokrat, Ruhut Sitompul: Yang Terjadi Ini Karma
Dalam KLB tersebut KSP Moeldoko terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat melalui pemilihan berdiri peserta KLB.
Yunarto Wijaya menilai bahwa masalah KLB tersebut adalah urusan internal Partai Demokrat.
Namun, Yunarto Wijaya atau yang akrab disapa Mas Toto menyebut ada hal yang jauh lebih penting ketimbang urusan internal Partai Denokrat.
"Yang jauh lebih penting dari urusan internal partai demokrat," cuit Yunarto seperti dikutip mantrasukabumi.com dari akun twitter @yunartowijaya pada Sabtu, 6 Maret 2021.
Mas Toto menilai alangkah baiknya jika seorang Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) tidak merangkap jabatan.
Baca Juga: Catat! Kuota Internet Gratis Kemdikbud 2021 Cair Besok, Simak Info Terbarunya
"Alangkah baiknya Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) tidak boleh merangkap Ketua Umum Partai," katanya.
Malah katanya Menteri saja sebagusnya bukan sebagai pengurus partai, apalagi seorang Kepala KSP yang jelas mewakili wajah kepala pemerintahan.
"Menteri saja seeloknya bukan pengurus partai, apalagi Kepala KSP yang jelas2 mewakili wajah kepala pemerintahan/negara," tuturnya.*** (Sofar Syaoqi H/MantraSukabumi.Pikiran-Rakyat.com)
