Dalam sebuah acara di salah satu stasiun tv, saat berdebat dengan Andi Mallarangeng, Ruhut menyatakan bahwa Andi Mallarangeng mengaitkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Moeldoko dengan orde baru.
"Tegas saya katakan, Andi Mallarangeng cabut kata-kata anda, bukan hanya Moeldoko, membawa-bawa Presiden Jokowi yang sangat rendah rendah hati, santun, tegas, dan jujur," ucapnya.
"Dia mengatakan kita mau kembali ke orde baru lagi nih sekarang. Bicara orde baru yang paling teraniaya adalah ketua umum saya Ibu Megawati Soekarnoputri, tapi lihat beliau sangat santun, rendah hati, dan tegas. Beliau gak mau mencampuri, itu urusan rumah tangga orang," sambungnya.
Lebih lanjut, pengamat politik President University, Muhammad AS Hikam menolak pernyataan Ruhut tersebut yang seolah-olah menganggap Moeldoko menerima jabatan di Partai Demokrat itu karena tertekan.
"Kalau melihat apa yang berkembang sekarang ini, secara faktual, publik tidak akan bisa mengatakan bahwa itu adalah tekanan," ujar Hikam.
Karena menurutnya, dari segi penampilan dan pidato Moeldoko, terlihat bahwa masuknya beliau ke KLB Partai Demokrat itu secara sukarela.
"Nah tetapi kalau untuk retorika pembelaan ya tentu hanya pak Ruhut atau siapa pun berhak, tapi fakta di dalam apa perkembangan di publik, sulit sekali mengatakan bahwa itu ada keterpaksaan," kata Hikam.
Walaupun secara hak pribadi politik itu diperbolehkan, Hikam menegaskan, dalam tradisi Indonesia sebagai negara Demokrasi harus ada yang disebut dengan rule of law.