Network
PR BEKASI - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengungkapkan temuan lebih dari 3 juta data Nomor Induk Kependudukan (NIK) penerima bansos tidak valid.
Dilaporkan setidaknya 3.877.965 data NIK Keluarga Penerima Manfaat (KPM) penerima bansos tersebut tidak valid. Kemudian sebanyak 41.985 duplikasi data penerima bansos dengan nama dan NIK yang sama.
Tidak sampai disitu, sebanyak 3.060 data penerima bansos merupakan penerima yang tidak layak atau tidak miskin, tidak mampu, dan tidak rentan, data tersebut untuk penerima bansos di Jabodetabek.
Baca Juga: Bansos PKH Rp250 Ribu bagi Ibu Hamil Segera Cair di Mei 2021, Simak Cara Daftarnya Berikut Ini
Kemudian sebanyak 6.921 data penerima bansos merupakan penerima yang telah pindah, atau meninggal tanpa ahli waris, tidak dikenal atau tidak ditemukan.
Berdasarkan data temuan pemeriksaan BPKP, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2020 tersebut, Menteri Sosial, Tri Rismaharini menyampaikan permasalahan tersebut ke DPR RI.
Mensos Risma menyampaikan permasalahan data penerima bansos yang invalid tersebut kepada komisi VIII DPR RI dalam rapat kerja pada Senin, 24 Mei 2021 di Jakarta.
Baca Juga: Korupsi Dana Bansos Covid-19 Rp72 Miliar demi Beli Mobil Mewah, Pelaku Terancam 302 Tahun Penjara
"Saya hanya ingin menuntaskan pemeriksaan ini agar 'clear'," tutur Mensos Risma, dikutip PikiranRakyat-Bekasi.com dari Antara.
Mensos Risma mengatakan bahwa ia hanya ingin membenahi masalah teknis seperti data yang invalid seperti itu, guna mencegah kesalahan dalam memberikan bansos.
"Saya tidak ada niatan apapun, karena saya harus konsultasi teknis supaya langkah saya benar, yang saya lakukan untuk pencegahan," ujar Risma kepada komisi VIII DPR RI.
Baca Juga: Megawati Sebut Tuhan Bersemayam di Gubuk Orang Miskin, Yan Harahap: yang Haknya Dikorupsi Lewat Dana Bansos?
Sebelumnya terdapat temuan lain juga dari BPK terkait data NIK yang invalid sebanyak 10.922.479, dan nama kosong sebanyak 5.702 pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) penetapan Januari 2020. Bahkan Mensos Risma telah 'menidurkan' data DTKS tersebut.
Temuan BPK lainnya adalah sebanyak 14.475 data penerima bansos tunai (BST) memiliki NIK ganda, dan 239.154 data lain memiliki NIK yang tidak valid.
Kemudian berdasarkan temuan KPK, ditemukan 16.796.924 data tidak cocok dengan data kependudukan dan pencatatan sipil (Dukcapil). Oleh karena itu Mensos Risma kerap kali berkonsultasi dengan BPK terkait ketidak jelasan data penerima bansos.***
