Network
PR BEKASI - Menteri Pertahanan Indonesia (Menhan) Prabowo Subianto dilaporkan akan membeli senjata Alat Utama Sistem Senjata (alutsista) senilai Rp 1.760 triliun.
Rencana tersebut sontak menjadi perbincangan dan memicu kontroversi.
Salah satunya Prabowo dinilai mengajukan anggaran yang terlalu besar, dan tidak tidak memiliki identifikasi masalah yang jelas.
Tidak hanya itu, Mantan Menteri Lingkungan Hidup juga seorang ekonom, Emil Salim pun mempertanyakan rencana yang akan dilakukan Menhan, Prabowo Subianto.
Baca Juga: Kritik Penonaktifan 75 Pegawai KPK, Emil Salim Lontarkan Melalui Bait Puisi yang Menohok
Emil Salim menyayangkan rencana tersebut, sebab saat ini masyarakat Indonesia masih berjuang dengan pandemi Covid-19, juga krisis ekonomi yang tidak kunjung reda.
"Ketika rakyat sedang bergumul dgn pandemi Covid19 yg belum tertundukkan, krisis ekonomi yg masih merajalela sehingga derita rakyat belum tertanggulangi," tulis Emil Salim dikutip PikiranRakyat-Bekasi.com dari Twitter @emilsalim2010 pada Rabu, 2 Juni 2021.
Emil Salim mempertanyakan seberapa mendesak kebutuhan membeli senjata di tengah wabah Covid-19 seperti sekarang. Tidak hanya itu, ia juga menanyakan apakah Menhan sudah melakukan studi kelayakan dan rencana utuh di Bappenas.
"Urgenkah belanja senjata ABRI SEKARANG Rp. 1750 triliun rupiah? Adakah studi kelayakannya dan rencana utuh di Bappenas?," ujar Emil Salim mempertanyakan keputusan Prabowo.
Baca Juga: Emil Salim Sebut Sangat Menarik Tokok Politik Bungkam Soal KPK: Berdiam Diri Berarti Sepakat?
Diketahui dana senilai Rp 1.760 triliun untuk belanja senjata akan didapatkan dari pinjaman luar negeri.
Pengadaan Alat Utama Sistem Senjata (alutsista) ini pun akan berlangsung hingga 2024, dan prose pembayaran hutang akan berlangsung hingga 2044.
Tidak sampai disitu, Prabowo juga menunjuk PT Teknologi Militer Indonesia (TMI) untuk menangani proses pengadaan senjata tersebut, padahal TMI tidak pernah memiliki pengalaman dalam hal itu.
Pengadaan senjata ini tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) terkait Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam).***
