Network
PR BEKASI - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan RI Mahfud MD menegaskan Presiden Jokowi menetapkan tidak ada vaksin gratis dan vaksinasi untuk rakyat semuanya gratis.
Mahfud MD menyatakan sejak awal kedatangan vaksin dan program vaksinasi kebijakan yang ditetapkan Jokowi sudah seperti itu.
Dijelaskan oleh Mahfud MD, ide untuk mengadakan vaksin berbayar karena adanya lonjakan kasus terkait varian Covid-19 baru yaitu Delta.
"Pemerintah menggencarkan vaksinasi, vaksin ada tapi tenaga vaksinator tidak cukup. Terjadi antrian rakyat," katanya pada Sabtu, 17 Juli 2021.
Mahfud MD mengatakan tenaga medis yang ada sekarang ini tak mencukupi.
Sehingga TNI, Polri, dan BIN turun tangan dalam melatih vaksinator serta turun ke rakyat.
Namun, masih banyak yang tetap tidak terlayani dengan baik, masyarakat sudah mengantri tetapi karena jumlah yang banyak tak tertangani.
"Muncul ide swasta yang akan membelikan untuk karyawannya dan menyelenggarakan vaksinasi sendiri," tuturnya.
Baca Juga: Mahfud MD Nonton Ikatan Cinta Saat PPKM, Rocky Gerung: Dia Alami ODGJ, Orang dengan Gangguan Jabatan
Dia membeberkan, awal idenya adalah swasta akan memberikan vaksinasi dan mencetak vaksinator sendiri.
Hal itu agar industri dan sektor-sektor yang esensial dapat kembali bekerja seperti sedia kala.
"Pelaksanaannya tidak menggunakan APBN dan vaksin pemerintah, tapi timbul reaksi penolakan yang keras," ucapnya.
Mahfud MD mengungkapkan, Jokowi pun selaku pemimpin negara menampung aspirasi yang masuk dan akhirnya melarang program vaksinasi berbayar.
Baca Juga: Gara-Gara Ikatan Cinta, Sujiwo Tejo Sarankan Mahfud MD Nonton Drakor Vincenzo
Cuitannya itu mendapatkan banyak tanggapan dari warganet dan tokoh.
Salah satu yang memberikan pendapatnya adalah Politisi Partai Demokrat Imelda Sari.
"Prof Mahfud yang baik, jika vaksinasi dilaksanakan di tingkat RW dan sudah didata sebelumnya tidak akan terjadi antrian massal," ujarnya, sebagaimana dikutip PikiranRakyat-Bekasi.com dari akun Twitter @mohmahfudmd.
Imelda Sari menyampaikan, beberapa wilayah di DKI Jakarta, Bekasi, dan Tangerang sudah melaksanakan vaksinasi dan berjalan tertib.
"Karena terjadwal maksimal 300 orang/hari," kata Imelda Sari.***
