Menurut Sri Mulyani, keputusan tersebut diambil untuk mengurangi beban masyarakat di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
"Kami akan tambahkan Rp10 triliun lagi, sehingga program Kartu Prakerja bisa menambah jumlah peserta 2,8 juta peserta, sehingga total anggaran menjadi Rp30 triliun," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Sabtu, 17 Juli 2021.
Sri Mulyani menjelaskan, semula pemerintah menganggarkan Rp20 triliun untuk program Kartu Prakerja dengan jangkauan 5,6 juta orang peserta.
"Setelah ditambah anggaran Rp10 triliun, maka program Kartu Prakerja bisa menambah 2,8 juta peserta, sehingga target program yang bersifat pemberdayaan masyarakat ini bisa mencapai 8,4 juta orang," tutur Sri Mulyani.
Menurut Sri Mulyani, penambahan anggaran dilakukan karena hasil survei menunjukkan bahwa program Kartu Prakerja terbukti cukup membantu para pencari kerja atau yang terkena PHK selama pandemi.
Sri Mulyani juga menjelaskan, gelontoran stimulus Kartu Prakerja ini menjadi bagian dari anggaran bantuan sosial tambahan sebesar Rp39,9 triliun, yang diberikan pemerintah selama masa PPKM Darurat Jawa-Bali guna menekan lonjakan pasien Covid-19 karena persebaran virus Corona Varian Delta.
Seperti diketahui, dalam program Kartu Prakerja, setiap penerima akan mendapatkan biaya pelatihan sebesar Rp1 juta dan mendapatkan insentif Rp600.000 per bulan selama 4 bulan.
Sehingga, total jumlah bantuan yang didapatkan sebesar Rp2,4 juta serta tambahan dana sebesar Rp50.000 untuk pengisian survei.***