Network
PR BEKASI - Ketua BKSAP DPR RI, Fadli Zon memberikan tanggapan terkait keputusan Menteri Keuangan Sri Mulyani, yang akan menambah anggaran Kartu Prakerja sebesar Rp10 triliun, sehingga total anggaran menjadi Rp30 triliun.
Fadli Zon menilai, program Kartu Prakerja tidak jelas dan hanya buang-buang saja, karena pelatihan itu sebenarnya bisa gratis.
"Ini program Kartu Prakerja tak jelas, buang-buang uang untuk pelatihan, padahal bisa gratis," kata Fadli Zon, yang dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari cuitan Twitter @fadlizon, Minggu, 18 Juli 2021.
Oleh karena itu, Fadli Zon mengusulkan agar anggaran Kartu Prakerja langsung diberikan kepada mereka yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau untuk insentif tenaga kesehatan (nakes).
"Sebaiknya uang Kartu Prakerja langsung diberikan pada mereka yang terkena PHK atau kasih insentif nakes dan bayar utang rumah sakit," ujar Fadli Zon.
Sebelumnya, Sri Mulyani mengatakan bahwa pihaknya akan menambah anggaran program Kartu Prakerja sebesar Rp10 triliun, sehingga total anggaran menjadi Rp30 triliun dari sebelumnya Rp20 triliun.
Menurut Sri Mulyani, keputusan tersebut diambil untuk mengurangi beban masyarakat di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
"Kami akan tambahkan Rp10 triliun lagi, sehingga program Kartu Prakerja bisa menambah jumlah peserta 2,8 juta peserta, sehingga total anggaran menjadi Rp30 triliun," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Sabtu, 17 Juli 2021.
Sri Mulyani menjelaskan, semula pemerintah menganggarkan Rp20 triliun untuk program Kartu Prakerja dengan jangkauan 5,6 juta orang peserta.
"Setelah ditambah anggaran Rp10 triliun, maka program Kartu Prakerja bisa menambah 2,8 juta peserta, sehingga target program yang bersifat pemberdayaan masyarakat ini bisa mencapai 8,4 juta orang," tutur Sri Mulyani.
Menurut Sri Mulyani, penambahan anggaran dilakukan karena hasil survei menunjukkan bahwa program Kartu Prakerja terbukti cukup membantu para pencari kerja atau yang terkena PHK selama pandemi.
Sri Mulyani juga menjelaskan, gelontoran stimulus Kartu Prakerja ini menjadi bagian dari anggaran bantuan sosial tambahan sebesar Rp39,9 triliun, yang diberikan pemerintah selama masa PPKM Darurat Jawa-Bali guna menekan lonjakan pasien Covid-19 karena persebaran virus Corona Varian Delta.
Seperti diketahui, dalam program Kartu Prakerja, setiap penerima akan mendapatkan biaya pelatihan sebesar Rp1 juta dan mendapatkan insentif Rp600.000 per bulan selama 4 bulan.
Sehingga, total jumlah bantuan yang didapatkan sebesar Rp2,4 juta serta tambahan dana sebesar Rp50.000 untuk pengisian survei.***
