Network
PR BEKASI - Baru-baru ini viral video yang menampilkan massa aksi Kamisan mengusir kedatangan dari Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Semarang pada Kamis, 18 November 2021.
Melihat tindakan massa aksi Kamisan yang mengusir Moeldoko, pakar hukum tata negara Refly Harun memberikan tanggapan bahwa ini merupakan alarm bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Sebelumnya, dari video yang beredar tersebut memperlihatkan Moeldoko yang diminta untuk pergi oleh massa, mereka mengungkit kata-kata 'pelanggaran HAM'.
Baca Juga: Ingin Dialog Moeldoko Malah Diusir Pendemo, Refly Harun Berharap Indonesia Diberikan Pemimpin yang Baik
"Ini alarm bagi Presiden Jokowi artinya masyarakat tidak senang dengan lingkar-lingkar Istana termasuk Moeldoko," kata Refly Harun, sebagaimana dikutip PikiranRakyat-Bekasi.com dari kanal YouTube Refly Harun.
"Apalagi Moeldoko menurut saya melakukan dua tindakan blunder yang tidak disukai masyarakat pastinya," sambungnya.
Tindakan blunder pertama adalah ketika hendak merebut kepemimpinan Partai Demokrat secara hostile.
Baca Juga: Laporkan Dua Peneliti ICW, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko Jalani Pemeriksaan
Sedangkan yang kedua adalah saat mengajukan gugatan somasi kepada ICR, yang memang tidak seheboh somasi Menko Luhut Binsar Pandjaitan.
Dia menyampaikan bahwa masyarakat kemungkinan belum lupa atau tidak lupa dengan hal seperti itu.
"Pasti malu betul Wali Kota itu ya, fortunately tidak ada Ganjar ya," tuturnya.
Baca Juga: Tegaskan Baliho AHY Tak terkait Pilpres, Jubir Demokrat: Itu untuk Lawan Begal Politik Moeldoko
Aksi massa Kamisa tersebut bertepatan dengan festival HAM yang diadakan pemerintah, dan aktivis tidak terima akan hal itu.
Menurut mereka, para pejabat yang memiliki kekuasaan untuk membuka tabir pelanggaran HAM malah tidak melakukannya.
"Bagaimana mungkin kita membuat festival HAM tapi pemerintah abai atau tidak mau menyelesaikan pelanggaran HAM," ucap Refly Harun.
Baca Juga: Moeldoko Disuntik Vaksin Nusantara oleh Eks Menkes Terawan: Ini Dukungan Atas Kerja Keras Anak Bangsa
Termasuk juga, dia menambahkan, pelanggaran HAM enam laskar FPI yang dalam persidangan tidak menyentuh aktor intelektualnya.
Atau tidak menyentuh secara keseluruhan skenario yang berkembang paling tidak ditemukan oleh TP3 misalnya.
"Jangankan di seluruh Indonesia, di depan hidung saja mereka tidak bisa selesaikan. Seolah-olah justru negara adalah bagian dari pelanggaran HAM itu sendiri, mereka diamkan," tuturnya.
Baca Juga: Faisal Basri Sebut Rakyat Akan Puji Jokowi jika Berani Keluarkan Ngabalin dan Moeldoko dari Istana
"Bahkan mereka menjadi aktor pelanggaran HAM juga dalam kasus tertentu," sambungnya.
Di sisi lain dalam kejadian tersebut Moeldoko tak hanya sendiri, dia juga ditemani oleh Wali Kota Semarang dan Komnas HAM.
Hal yang menjadi sorotan lain adalah anggota Komnas HAM itu pun tidak diterima massa.
Baca Juga: Ruhut Sitompul Unggah Poster Moeldoko dan Jhoni Allen, Roy Suryo: Ucapan Selamat Idul Adha Abal-abal
Menurut Refly Harun, penolakan pada Komnas HAM ini merupakan sebuah peringatan.
"Bagaimana tidak percayanya masyarakat, even dengan Komnas HAM sekalipun," tandasnya.***
